Oleh: Petrus Selestinus, SH
Ayodhia Kalake, yang meskipun tidak diusulkan DPRD NTT, akhirnya ditunjuk oleh Presiden Jokowi menjadi Pj. Gubernur NTT dan dilantik oleh Mendagri Tito Karnavian di Jakarta (5/9).
Nama Ayodhia Kalake merupakan 1 dari 3 nama yang diusulkan Mendagri, tanpa assessment DPRD NTT, sehingga publik NTT tidak tahu siapa saja nama-nama yang diusulkan Mendagri selain Ayodhia Kalake.
Menurut ketentuan pasal 4 Permendagri No. 4 Tahun 2023, Tentang Penjabat Gubernur, Bupati dan Walikota, maka Mendagri dan DPRD Provinsi, diberi wewenang mengusulkan 6 nama calon Pj. Gubernur yang memenuhi persyaratan, yaitu 3 calon usulan dari Mendagri dan 3 calon dapat diusulkan oleh DPRD Provinsi.
Dari jumlah 6 nama calon Pj. Gubernur NTT, yang diusulkan itu hanya 3 nama calon Pj. Gubernur NTT yang disampaikan kepada Presiden untuk ditetapkan 1 nama sebagai Pj. Gubernur NTT definitif dan untuk itu keluarlah nama Ayodhia Kalake. Namun yang menjadi soal adalah apakah 3 nama usulan calon Pj. Gubernur NTT yang diajukan ke Presiden itu hanya diambil dari 3 nama calon usulan Mendagri atau campuran dari 3 nama yang diusulkan oleh DPRD NTT.
Jika 3 nama usulan calon Pj. Gubernur NTT yang diajukan oleh DPRD NTT ternyata tidak ada 1 nama calonpun yang diajukan dari antara 3 nama yang diajukan ke Presiden, sehingga ini merupakan suatu kecelakaan demokrasi. Padahal NTT sudah berdiri di depan gerbang istana, namun tidak bisa ikut masuk ke dalam untuk ikut menentukan.
Artinya demokrasi yang disyaratkan oleh putusan MK dikangkangi Mendagri, sekaligus menunjukan posisi tawar Provinsi NTT rendah di mata pemerintah pusat.
Perlu dicatat bahwa pada 3 nama calon Pj Gubernur NTT yang diusulkan oleh Mendagri kepada Presiden, proses assessmentnya tidak transparan, terutama DPRD NTT tidak dimintai tanggapannya sesuai dengan fungsinya sebagai representasi rakyat dan penghormatan terhadap prinsip kedaulatan rakyat di tingkat Provinsi, sesuai pesan moral putusan Mahkamah Konstitusi.
Meskipun akhirnya nama Ayodhia Kalake, yang juga putra terbaik NTT yang ditunjuk menjadi Pj Gubernur NTT, akan tetapi sangat disayangkan karena nama Ayodhia Kalake, sekalipun dalam pandangan Presiden sebagai sosok yang layak menjadi Pj. Gubernur NTT, namun di mata publik NTT Ayodhia Kalake, tidak pas dan tidak legitimate, karena assessmentnya tidak terbuka dan ybs. tidak dikenal di NTT.
Karena proses assessment di Kemendagri tidak aspiratif, transparan dan akuntabel, maka terpilihnya Ayodhia Kalake menjadi Pj. Gubernur NTT, tidak cukup legitimasi politiknya, selain karena ia tidak dikenal publik, juga ia belum mendapat gambaran secara komprehensif dari DPRD NTT tentang kondisi ekonomi, politik dan budaya NTT, serta hambatan lainnya.
Di sinilah DPRD NTT bahkan publik NTT untuk kesekian kalinya ditelikung oleh Mendagri, sehingga suara-suara miring para netizen di Medsos menyatakan bahwa Ayodhia Kalake, bisa jadi merupakan kepanjangan tangan petinggi negara yang punya bisnis di NTT tak terhindarkan. Sebelumnya, 9 Fraksi DPRD NTT hanya mengusulkan 3 nama calon Pj. Gubernur ke Mendagri tanpa nama Ayodhia Kalake. Ketiga usulan nama calon itu : Irjen Polisi Rudolf Albert Rodja, saat ini Deputi Bidang Koordinasi Keamanan Kemenko Polhukam RI; Dr. Inocensius Samsul, saat ini menjabat Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI; dan Dr. Ir Thomas Umbu Paty, saat ini menjabat Deputi Pengendalian Otorita Ibu Kota Negara (IKN)
Ketiga calon Pj. Gubernur NTT, sebelumnya telah diundang dan hadir di DPRD NTT, dan mendapatkan gambaran tentang kondisi fiskal daerah NTT yang sedang mengalami keterbatasan anggaran dan sekaligus menyamakan persepsi tentang tugas-tugas pokok yang akan dikerjakan (jika terpilih), sehingga ke depan dapat bekerjasama dengan DPRD NTT.
Ternyata yang terpilih fan dilantik adalah Ayodhia Kalake. Dari aspek kompetensi, Ayodhia Kalake yang berdarah Adonara, Flores Timur, NTT, tapi lahir dan besar di Bandung, Jawa Barat bisa diandalkan untuk memimpin NTT. Dia pernah menjabat sebagai Sekretaris Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Sesmenko Marves), sebuah jabatan cukup prestisius, tapi ditanggalkan sementara waktu demi sebuah penugasan untuk “mengabdi” sebagai Pj. Gubernur NTT. Pengalamannya itu bisa diandalkan untuk menggerakkan birokrasi dan proses pembangunan di NTT.
Kini menjadi tugas kita bersama untuk mengawal dan membantu Ayodhia Kalake agar sukses menjalankan tugasnya untuk dan atas nama serta demi NTT yang lebih baik.
Koordinator TPDI & Advokat Perekat Nusantara
