Presiden Didesak Segera Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Salah satu kegiatan Yabiku menyoal kekerasan seksual di Kabupaten TTU (foto : Lius Saku)

Kefamenanu, Zonanusantara.Kasus kekerasan seksual di Indonesia, termasuk di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus meningkat dan semakin meluas. Fakta tersebut meresahkan sejumlah aktivis. Mereka mendesak Presiden seger mensahkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual

Dalam rilis yang dikeluarkan Yayasan Amnaut Bife “Kuan” (Yabiku) disebutkan, di Kabupaten TTU kekerasan seksual tercatat ada 87 kasus.

“Dari 87 kasus kekerasran seksual yang ditangani Yabiku, semua korbannya adalah perempuan dan anak dari keluarga miskin, tulis Pegiat Yabiku, Frida Ikun yang diterima media ini, Jumat (21/6/2019)

Yabiku mengungkapkan hasil penelitian Komnas Perempuan yang mencatat tingkat kekerasan seksual tingkat nasional dalam satu hari mencapai 1.098 kasus.
Dalam jumlah tersebut Yabiku merincikan secara detil, 46 perempuan dalam setiap satu jam mengalami kekerasan.

“69 persen pelakunya adalah orang-orang terdekat seperti suami, pacar, orangtua, teman, tetangga, guru dan sebagainya. Sedangkan yang pelakunya bukan dari orang terdekat korban tercatat 31 persen,” papar Yabiku.

Fakta yang bisa direkam Yabiku selama mendampingi korban kasus kekerasan, hanya sebagian kecil. Padahal kasus yang sesungguhnya terjadi di masyarakat jauh lebih banyak, namun tidak diketahui secara pasti lantaran korban tidak melapor ke pihak terkait.

“Sampai sekarang masih banyak rintangan yang dihadapi para korban kekerasan seksual. Seperti ketidaktahuan mengenai hak-hak mereka dan ke mana mereka harus melapor dan mendapatkan perlindungan. Selain itu adanya ancaman dan balas dendam dari pelaku, disalahkan dan dikucilkan masyarakat, dikeluarkan dari sekolahnya, dinikahkan dengan pelaku, tidak ada ganti kerugian (restitusi), dilaporkan-dituntut balik oleh pelaku (kriminalisasi) dan sebagainya” tandas Frida Ikun.

Dari sisi lain, hukum, kebijakan dan layanan pemulihan untuk korban kekerasan seksual belum memadai. Ia mencontohkan belum tersedia layanan medis khusus sehingga korban harus membayar, belum tersedia visum gratis, belum tersedia layanan psikologis serta belum tersedi rumah aman bagi korban.

Belum lama ini sejumlah elemen masyarakat seperti Yabiku, Sekolah Tinggi lmu Hukum Amanekat Tob, Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) serta lembaga terkait lainnya melakukan diskusi membedah RUU tentang Penghapusan Kekerasan. Selain itu juga membahas relevansinya dengan kebutuhan korban, pendamping dan pemerintah daerah.

Dari diskusi tersebut disepakati agar masyarakat dan Pemkab TTU menulis surat kepada Presiden dan ketua DPR RI mendesak agar RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual segera disahkan.

Masyarakat menilai UU ini
dapat melindungi dan memulihkan korban kekerasan seksual, meningkatkan cara-cara pencegahan seksual serta untuk menindak para pelakunya oleh aparat penegak hukum.

Selain itu, perwakilan masyarakat dan Pemkab TTU juga merekomendasikan agar rumusan sembilan tindak pidana kekerasan seksual dapat disederhanakan. Sembilan tindak pidana tersebut terdiri atas pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual.
Penyederhanaan itu agar bisa diterapkan di daerah, mempertahankan perlindungan korban dan saksi serta memperbaiki ketentuan yang menyangkut restitusi dengan memasukan rumusan standarf restitusi, serta lembaga yang berwenang menentukannya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here