Presiden Jokowi Dapat Bekukan Sementara Aktifitas Pimpinan KPK

Oleh: Petrus Selestinus

Pimpinan KPK secara terbuka telah menyatakan menyerahkan kembali mandat pimpinan KPK kepada Presiden Jokowi. Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua KPK, Agus Rahardjo, di gedung KPK, Jumat sore, 13 September 2019.

Penyerahan kembali mandat tersebut, secara yuridis tanggung jawab pengelolaan tugas KPK terhitung sejak 13 September 2019 berada dalam keadaan vakum. Tidak mungkin Presiden Jokowi bisa melaksanakan tugas-tugas pimpinan KPK.

Sebagai Lembaga Negara, KPK telah kehilangan lima orang pimpinannya (komisioner). Tindakan pimpinan KPK mengembalikan mandatnya kepada Presiden itu identik dengan “berhenti” dari pimpinan KPK. Boleh dibilang mengundurkan diri.

Masalahnya sekarang, tindakan berhenti secara serentak dan secara kolektif tersebut jelas tidak prosedural. Bahkan merupakan tindakan “pemboikotan” atau insub-ordinasi, karena cara menyampaikan berhentinya itu tidak dilakukan melalui konferensi pers dihadapan media.

Mekanisme pengembalian tanggung jawab pimpinan KPK kepada Presiden tersebut dilakukan dengan cara yang tidak sesusi dengan ketentuan berhenti, atau diberhentikan, atau mengundurkan diri menurut  ketentuan Pasal 32, UU RI No. 30/ Tahun 2002  tentang KPK.

Hal tersebut jelas memberi pesan kepada publik, bahwa pimpinan KPK sedang melakukan manuver politik.

Implikasi hukumnya adalah, bahwa terhitung sejak Jumat sore, t13 September 2019, KPK sebagai lembaga negara berada dalam kekosongan pimpinan. Berada dalam kevakuman penyidik dan penuntut unum. Lebih dari itu, KPK berada dalam kekosongan penanggung jawab tertinggi.

Padahal, salah satu organ KPK berdasarkan ketentuan Pasal 21, UU RI No. 30/ Tahun 2002  tentang KPK, organ pimpinan KPK adalah juga penanggungjawab penyidik dan penuntut umum yang bekerja secara kolektif.

Penyidikan dan penuntutan di KPK menjadi stagnan atau berjalan dengan cacad hukum, karena pimpinannya selaku penangung jawab tertinggi di KPK telah vakum.

Dengan terjadinya kekosongan pimpinan KPK, maka kini KPK hanya memiliki dua organ yang masih eksis meskipun sedang bermasalah, yaitu organ tim penasihat dan organ pegawai KPK sebagai pelaksana tugas.

Sikap pimpinan KPK ini sungguh memalukan, karena sebagai pimpinan lembaga negara yang “superbody”, ternyata lima orang pimpinan KPK ini sangat lemah. Tidak memiliki karakter kepemimpinan yang kuat, sekuat lembaga KPK yang “superbody”. Mudah menyerah, tidak saja terhadap kritik dari masyarakat tetapi juga mudah didikte oleh apa yang disebut sebagai “Wadah Pegawai KPK”.

Dengan penyerahan mandat pimpinan KPK oleh Agus Rahardjo dkk kepada Presiden Jokowi, dalam keadaan di mana  tidak adanya soliditas antar-pimpinan KPK, tidak adanya kepatuhan dan loyalitas secara total dari pegawai KPK terhadap pimpinannya, terlebih-lebih sudah tidak adanya kepemimpinan yang kolektif kolegial, maka penyerahan pimpinan KPK kepada Presiden harus dipandang sebagai tindakan insubordinasi atau pembangkangan.

Bahkan, ada yang secara ekstrim menyatakan bahwa Agus Rahardjo dkk telah melakukan tindakan “desersi” sekaligus pemboikotan, di tengah proses pergantian pimpinan KPK tengah berlangsung. Hal itu tejadi hanya karena merasa diri lebih hebat.

Di balik sikap “boikot” itu terdapat sikap yang “aneh” dari pimpinan KPK. Di mana meskipun sudah mendeclare “mengembalikan” pimpinan KPK kepada Presiden Jokowi, tetapi masih berharap supaya Presiden tetap memberikan kepercayaan memimpin KPK hingga Desember 2019.

Menyikapi hal tersebut Presiden dan DPR RI harus bersikap tegas, karena Presiden dan DPR telah “dipermalukan” oleh sikap pimpinan KPK. Apalagi secara hukum pengembalian pimpinan KPK kepada Presidentelah berimplikasi terjadi kekosongan pimpinan KPK.

Dengan demikian maka setidak-tidaknya tanggal 15 September 2019, Presiden Jokowi sudah membekukan kepemimpinan Agus Rahardjo dkk seraya menunjuk lima orang pelaksana tugas (Plt) pimpinan KPK, atau segera melantik pimpinan KPK baru periode 2019-2023 untuk segera bertugas.

Sikap pimpinan KPK mengembalikan mandat kepada Presiden Jokowi tersebut merupakan langkah “politicking”, kekanak-kanakan, bahkan memalukan. Secara hukum tindakan pimpinan KPK yang secara serentak memgembalikan mandat kepada Presiden, bisa ditafsirkan sebagai tindakan menghalangi dan menghambat tugas pemberantasan korupsi yang sedang berjalan.

Tindakan tersebut bisa dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan Pasal 21, UU RI No. 31/ Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Konkrenya, menghalangi secara langsung atau tidak langsung penyidikan dan penuntutan kasus-kasus korupsi di KPK. (☆)

Catatan Redaksi: Petrus Selestinus, Forum Lintas Hukum Indonesia; mantan Anggota Komisioner KPKPN.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here