Quo Vadis KPK Pasca-Pimpinan KPK MengembalikanMandat Kepada Presiden Jokowi?

Petrus Selestinus (ist)

Jakarta, Zonanusantara.com – Forum Lintas Hukum Indonesia menggelar konferesnsi pers, Minggu, 15 September 2019. Konpers tersebut berlangsung di restoran Ayam Bulungan, Blok M, Jakarta Selatan. Hadir dalam konpers tersebut Chairul Imam (mantan Direktur Penyidikan Kejagung), Petrus Selestinus (mantan Komisioner KPKPN), Alfons Loemau (mantan Direktur Tipiter Bareskrim Polri), dan Serfas S. Manek (praktisi hukum).

Topik konpers tersebut mempertanyakan “Ke mana KPK hendak dibawa?”, “Quo vadis KPK?” pasca-Agus Rahardjo dkk atas nama pimpinan KPK mengembalikan mandat kepada Presiden Jokowi.

Pertanyaannya, ke mana KPK hendak dibawa, karena formasi Pimpinan KPK terdiri atas lima orang, dengan formasi seorang ketua merangkap anggota dan empat orang wakil ketua masing-masing merangkap anggota. Dengan komposisi dan konfigurasi pimpinan KPK yang demikian, maka undang-undang mewajibkan pimpinan KPK  bekerja secara koektif kolegial.

Pimpinan KPK adalah penyidik dan penuntut umum. Pimpinan KPK juga penanggung jawab tertinggi pada KPK, sesuai dengan ketentuan Pasal 21, UU RI No. 30/ Tahun 2002 tentang KPK.

Dengan konfigurasi seperti itu, maka keputusan pimpinan KPK menyerahkan mandat pimpinan KPK kepada Presiden Jokowi, 13 September 2019, merupakan keputusan yang sudah final dan mengikat semua pimpinan KPK.

Timbul pertanyaan, apakah keputusan mengembalikan mandat pimpinan KPK juga telah disetujui oleh Aleks Marwata dan Basaria Panjaitan? Sebab kenyataannya Basaria Panjaitan dan Aleks Marwata menyatakan masih berhak memimpin KPK hingga Desember 2019.

Vakumnya pimpinan KPK telah berimplikasi hukum, di mana KPK berada dalam kondisi “berhenti” melakukan segala aktivitas pemberantasan korupsi. Artinya, segala fungsi penyidikan dan penuntutan yang berpuncak pada pimpinan KPK yang kolektif kolegial, berada dalam keadaan “berhenti”  atau setidak-tidaknya segala aktivitas yang berkaitan dengan proses penyidikan dan penuntutan pasca-pengembalian mandat pimpinan KPK kepada Presiden, pada 13 September 2019, tidak memiliki landasan hukum alias menjadi cacad hukum.

Dalam kondisi demikian, maka KPK harus dinyatakan berada dalam keadaan “anomali” karena diduga dikendalikan oleh kekuatan lain di luar sistim kekuasaan pemerintahan. Sehingga wibawa negara telah  dipertaruhkan, semata-mata karena pimpinan KPK menghadapi ketidakpercayaan terhadap diri sendiri, dan menghadapi krisis kepercayaan publik yang semakin meluas.

Oleh karena itu demi menyelematkan KPK dari krisis kepercayaan publik yang meluas, menyelematakan KPK dari kondisi “anomali” dan stagnan secara berkepanjangan, maka Forum Lintas Hukum Indonesia mendesak Presiden RI dan DPR RI untuk mempertimbangkan sebuah terobosan  melalui cara-cara sebagai berikut:

Pertama:
Membekukan sementara kepemimpinan KPK periode 2015 – 2019 dengan menunjuk lima orang pimpinan KPK sebagai pelakdana tugas (Plt) hingga pimpinan KPK periode 2019-2023 dilantik.

Kedua:
Menugaskan pimpinan KPK yang baru untuk:

a.  Membenahi manajemen organisasi dan tatalaksana tugas-tugas KPK sehingga hubungan kerja antara-pimpinan dan pegawai KPK berada dalam sistem tatakelola pemerintahan yang baik dan berbasis pada “nilai dasar” ASN.

b. Membubarkan wadah pegawai KPK yang ada sekarang dan menghilangkan sekat-sekat antara karyawan yang di BKO-kan dari instansi Polri, Kejaksaan dan BPKP dengan karyawan KPK hasil rekrutmen KPK sendiri; sekat-sekat mana diduga dibangun berdasarkan pertimbangan kepentingan politik dan ideologi atas dasar suku, ras, dan agama mana pun.

c. Mewadahi pegawai KPK dengan sebuah organisasi yang berorientasi kepada sistem tata laksana dan tata kerja pegawai yang berbasis pada nilai-nilai dasar kepegawaian, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti-morupsi yang harus diinternalisasikan dalam pelaksanaan tugas-tugas kepegawaian sehari-hari.

Demikian seruan Forum Lintas Hukum Indonesia ini disampaikan kepada Presiden RI dan DPR RI melalui media massa “sebagai kepanjangan” tangan untuk informasi publik yang berisi harapan dan dukungan kepada KPK melalui Presiden RI dan DPR RI.

Jakarta, 15 September 2019.

Forum Lintas Hukum Indonesia,

Ttd.

Petrus Selestinus.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here