Rapat Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah, Pj. Bupati Bone Minta OPD Selesaikan Program Prioritas dalam Waktu 2 Bulan

Rapat Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah, Pj. Bupati Bone Minta OPD Selesaikan Program Prioritas dalam Waktu 2 Bulan_zonanusantara.com
Para Kepala OPD saat menandatangani Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 serta Orientasi Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Pejabat Bupati
Rapat Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah, Pj. Bupati Bone Minta OPD Selesaikan Program Prioritas dalam Waktu 2 Bulan_zonanusantara.com
Kepala Bappeda Bone Dr. Ade Fariq Ashar, SSTP, MSi saat memaparkan kinerja pembangunan daerah triwulan III tahun anggaran 2023

BONE–Pemerintah Kabupaten Bone melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bone telah menggelar Rapat Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Triwulan III Tahun Anggaran 2023. Rapat ini juga dirangkaikan dengan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 serta Orientasi Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Pejabat Bupati. Acara tersebut berlangsung di Novena Hotel pada Jumat, 03 November 2023.

Perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat sebagai pihak pertama menegaskan komitmen mereka untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab OPD. Sementara pihak kedua, yang diwakili oleh Pj Bupati Bone, akan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian tersebut. Tindakan yang diperlukan, termasuk pemberian penghargaan dan sanksi, akan diambil sesuai dengan hasil evaluasi.

Read More

Kepala Bappeda Kabupaten Bone, Dr. Ade Fariq Ashar, SSTP, M.Si, dalam paparannya, mengevaluasi kinerja pembangunan daerah triwulan III tahun anggaran 2023 dan memaparkan realisasi beberapa paket strategi yang mendukung visi misi Bupati Bone tahun 2023.

Beberapa proyek strategis yang dipaparkan dalam evaluasi kinerja pembangunan daerah triwulan III tahun anggaran 2023. Pertama paket pengadaan peningkatan rekonstruksi ruas Tondong-Buah (Parigi-Bungoro) dengan nilai pagu Rp19 miliar volume 4,70 Km realisasi kinerja 6,21% atau Rp3.748.861.512, Peningkatan Rekonstruksi Jalan Ruas Sampie-Samaenre (Parigi-Bungoro) nilai pagu Rp13 miliar volume 3,08 Km realiasi kinera 24,49% atau Rp3.845.650.298, Pembangunan Pusat Wisata dan Budaya Kab. Bone paket 2 nilai pagu Rp5.493.500.000 volume 1 Paket realisasi kinerja 61,38% atau Rp1.614.346.624, Rehabilitasi Bangunan Kantor Bupati Lanjutan nilai pagu Rp10 miliar volume 2 paket realisasi kinerja 91,50% atau Rp7.508.680.248, Pembangunan Pusat Wisata dan Budaya Kabupaten Bone Paket 1 nilai pagu Rp2.506.500.000 volume 1 Paket realisasi kinerja 64,32% atau Rp1.850.237.259. OPD terkait yang menangani paket pengadaan ini adalah Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang.

Baca Juga :  KPU Bone Rakor Persiapan Pembentukan KPPS Untuk Pemilu 2024

Selanjutnya, paket strategis penunjang Visi Misi Bupati Bone yang keenam adalah Budidaya Polikultur nilai pagu Rp4.200.000.000 volume 35 paket realisasi 100% OPD terkait yang menangani Dinas Perikanan. Kemudian Rehabilitasi Gedung Farmasi nilai pagu Rp3.848.615.000 volume 1 paket realisasi kinerja 68% atau Rp2.616.759.880, Pembangunan Gedung BSL-2 Labkesda nilai pagu Rp2 miliar volume 1 paket dengan realisasi kinerja 66% atau Rp1.311.687.000. Kedua paket ini OPD terkait yang menangani adalah Dinas Kesehatan.
Paket pengadaan yang kesembilan adalah Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya-Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sabila 1 nilai pagu Rp2.938.200.000 volume 1 paket realisasi kinerja 100% OPD terkait Dinas SDABK. Terakhir pembangunan gedung negara tidak sederhana (Mal Pelayanan Publik nilai pagu Rp1.304.061.925 volume 1 paket realisasi kinerja 84% atau Rp1,1 miliar OPD terkait DPMPTSP.

Selain itu, evaluasi juga mencakup berbagai aspek, termasuk kelemahan dalam hasil evaluasi prioritas pembangunan daerah tahun 2023, seperti kurangnya pemahaman beberapa perangkat daerah terhadap sasaran prioritas pembangunan tahun 2023, kurangnya keterbukaan anggaran dalam memprioritaskan pagu anggaran, serta kurangnya perhatian aparat teknis terhadap permintaan realisasi kinerja per triwulan.

Dalam menanggapi temuan-temuan tersebut, Dr. Ade Fariq Ashar mendorong agar rapat internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di tingkat OPD dilakukan secara rutin. Ini dianggap sebagai alat kontrol yang penting untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ia juga menyebut bahwa adanya E-Marking di awal tahun berdampak pada kinerja, namun tetap menyatakan komitmen untuk meningkatkan kualitas kinerja di masa yang akan datang.

Rapat evaluasi kinerja ini menandai komitmen pemerintah Kabupaten Bone dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah. Evaluasi ini menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa proyek-proyek strategis yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan target yang ditetapkan.

Baca Juga :  Proyek Peningkatan Drainase di Kedungkandang Dikeluhkan Masyarakat

Sementara itu, Pj. Bupati Bone, Drs. H. Andi Islamuddin, MH, menekankan pentingnya perencanaan yang solid dan dukungan keuangan yang memadai untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, beliau menggarisbawahi bahwa perencanaan yang baik harus didukung oleh keuangan yang memadai. Ia mengungkapkan bahwa meskipun perencanaan yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sudah cukup baik, terbatasnya kemampuan keuangan daerah menjadi hambatan yang perlu diatasi.

Andi Islamuddin menyatakan bahwa untuk memastikan rencana pembangunan berjalan dengan optimal, diperlukan skala prioritas yang berbasis pada kebutuhan rakyat, bukan semata-mata berdasarkan keinginan pribadi atau pihak-pihak tertentu. Dalam rangka mendukung implementasi skala prioritas ini, pentingnya pengawasan oleh Inspektorat Daerah juga ditekankan, mengingat posisinya yang tidak hanya sebagai konsultan, tetapi juga sebagai lembaga pengawas.

Pj Bupati Bone menyebut bahwa tiga komponen ini, yaitu perencanaan yang baik, skala prioritas yang tepat, dan pengawasan yang efektif, jika dapat terwujud, akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini menjadi komitmen pribadi yang sangat ditekankan oleh Andi Islamuddin.

Dalam konteks perjanjian kinerja, Bupati Bone juga menyoroti kegagalan dalam merealisasikan sebagian kegiatan pada triwulan III. Ia menegaskan bahwa ini adalah kesalahan yang harus segera diperbaiki. Oleh karena itu, ia meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk menyelesaikan 10 program prioritas yang telah dijanjikan dalam waktu dua bulan terakhir.

Selain itu, Andi Islamuddin menegaskan bahwa akan ada supervisi dan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program tersebut. Mereka yang berhasil melaksanakan tugas dengan baik akan diberikan reward, sementara yang tidak mampu akan diberikan sanksi. Hal ini menunjukkan keseriusan Pj Bupati Bone dalam memastikan perbaikan kinerja di masa yang akan datang. (*)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *