Foto : Dedy Mulyadi

Jakarta, zonanusantara.com – Pemerintah akan terus memperbaiki tata kelolah hutan bersama pihak terkait, setelah meluncurkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), sebagai upaya mendukung pemberantasan pembalakan liar dan meningkatkan perdagangan kayu legal. Selain itu juga mendukung upaya pelestarian hutan di Indonesia.

“Penerapan SVLK untuk menjawab keraguan atas legalitas kayu dari Indonesia. Dan Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerbitkan lisensi Forest Law Enforcement Gavernance and Trade (FLEGT), di dalam kerangka Voluntary Partnership Agreement (VGA) dengan Uni Eropa,” terang Kepala Badan Litbang KLHK, Agus Justianto, Senin (18/11/2019) di Ruang Betawi, Hotel Santika, Jakarta Barat.

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian LHK, Dr. Rufi’ie, mengatakan sejak diberlakukan SVLK 1 Januari 2013 hingga 15 November 2019, Indonesia telah menerbitkan lebih dari 115 juta Dokumen V-Legal sebagai bukti legalitas bagi produk kayu yang diekspor dari Indonesia ke pasar dunia senilai kurang lebih US$ 64.9 miliar.

“Jumlah ini termasuk kurang lebih 117 ribu Lisensi FLEGT yang diterbitkan untuk ekspor ke pasar Uni Eropa sejak 15 November 2016 dengan nilai lebih dari US$ 3.5 miliar,” terangnya didampingi Michael Bucki.

Dijelaskan sesuai data KLHK, ekspor produk kayu yang bersertifikat legal meningkat sejak tahun 2013. Total ekspor produk kayu bersertifikat legal ke pasar dunia pada tahun 2018 untuk 9 kelompok produk kayu yang terdiri dari pulp, kertas, panel, vinir, woodworking, chipwood, furnitur, kerajinan dan bangunan ‘pre-fabricated’, mencapai lebih dari US$ 12.13 milyar.

Rufi’ie menegaskan kayu ilegal hasil pembalakan liar, tidak bisa masuk ke pasaran dunia karena harus memiliki dokumen yang lengkap. Karena itu SVLK tidak dimaksudkan menghambat pelaku usaha untuk mengekspor furniture kayu Indonesia ke wilayah Uni Eropa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here