Tanah adalah Kehidupan Kami

Foto: Ralan Yanto
Foto: Ralan Yanto

NAGEKEO, Zonanusantara.com -10 maret 2019, Forum Penolakan Pembangunan Waduk Lambo (FPPWL) yang tergabung dalam sebuah komunitas masyarakat adat Rendu, Lambo dan Ndora menggelar mubes (musyawarah bersama) di Malapoma desa Rendubutowe.

Kegiatan ini sekaligus merekonsiliasi segenap civitas masyarakat adat untuk kembali membangun kekuatan bersama melawan ancaman pemerintah yang tetap memaksa pembangunan waduk di wilayah adatnya dan berpotensi menghilangkan tanah ulayat adat, tatanan budaya, tempat tinggal, lahan pertanian dan padang pengembalaan ternak.

Dalam kegiatan ini juga dilakukan seremonial adat “ti’i tuka pati foko”memberi makan leluhur dan membicarakan hak-hak masyarakat adat dan tanah ulayat adat yang semakin hari wilayah genangan semakin besar menjadi 750 ha.

Sebagai ketua forum FPPWL Dinus Gaso “tanah adalah nyawa kehidupan kami,tanah adat adalah tanah tumpah darah,tanah perjuangan sejak leluhur sampai generasi sekarang sehingga kita perlu menjaga dan mempertahankan hak kita,ini bukan tanah warisan leluhur yang kemudian kita perjual belikan tapi ini tanah titipan generasi ke generasi selanjutnya .

Dialog antara tiga komunitas adat juga hadir pimpinan wilayah Aliansi masyarakat adat Nusantar (AMAN NUSA BUNGA) yang slama ini mendamping masyarakat adat binaannya. Pimpinan Wilayah (PW) Aman Nusa Bunga selalu member spirit dan motifasi yang kuat kepada masyarakat adat untuk tetap pempertahankan kekayaan alam diwilayah adatnya.

Foto: Ralan Yanto
Foto: Ralan Yanto

PW Aman Pelipus Kami “bapak mama apakah tanah pernah menipu kalian? Tentu tidak, saat kita menanam padi tanah tidak menumbuhkan jagung dan saat kita menanam kacang dan sayuran tanah tetap menumbuhkan kacang dan sayuran” pernyataan ini yang membuat masyarakat adat semakin percaya dengan tanah yang diwarisi leluhur mereka.

Sebagai wakil ketua forum FPPWL Wily Ou “kami masyarakat adat tetap optimis dan berpegang teguh pada UUD 45, pasal 18 b ayat 2, Negara mengakui kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisonal sepanjang masi hidup dan keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35 tahun 2012, yang menyatakan hutan adat bukan hutan negara”.

Wily juga berharap pemerintah bersikap bijak dengan mempertimbangkan suara masyarakat adat sebagai pemilik tanah adat. Kami bukan menolak waduk tapi kami menolak lokus genangan dan member solusi lokasi alternatif malawakan dan lowopebhu apabila tidak layak silahkan pindah lokasi ke daerah lain.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here