Oleh: Petrus Selestinus

Wacana Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor B. Laiskodat, agar wisatawan miskin tidak boleh berkunjung ke NTT, menuntaskan beragam tanggapan.

Viktor Laiskodat berargumen, destinasi wisata di NTT dirancang untuk wisatawan kaya dan kelas menengah ke atas (kelas premium atau delux tourism), sulit diwujudkan dan berpotensi melanggar hukum dan bertentangan dengan prinsip universal dari HAM, konstitusi (UUD 1945), dan UU RI No. 10/ Tahun 2009, tentang Kepariwisataan; terutama jaminan atas hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun. Pemerintah justru diwajibkan untuk melindungi orang yang mendapat perlakuan diskriminatif.

Di dalam pertimbangan lahirnya UU RI No. 10/Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Di situ dikatakan, bahwa kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Bahkan, kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas adil dan merata, keseimbangan, kelestarian, keberlanjutan, demokratis dan kesetaraan.

Hal itu berarti wisatawan kaya maupun wisatawan miskin punya hak dan kesempatan yang sama. Tidak boleh dibatasi, apalagi didiskriminasikan berdasarkan kelas.

Wisatawan yang belum cukup uang, bisa saja hanya datang tetapi tidak dapat masuk ke objek wisata tertentu yang eksklusif dan itulah hukum HAM. Ada kebebasan, tetapi juga ada pembatasan yang harus diterima.

Dengan demikian wacana Gubernur NTT bahwa wisatawan miskin tidak boleh datang ke NTT, tidak akan bisa dirumuskan dalam sebuah kebijakan, karena hal tersebut jelas melanggar hukum. Bahkan sulit untuk diimplementasikan, karena bertentangan dengan HAM, konstitusi, dan UU Kepariwisataan.

Bahkan dengan tujuan negara yang secara prinsip melindungi hak setiap orang untuk melakukan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata yang merupakan bagian dari HAM. Republik Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1, ayat 3, UUD 1945). NTT adalah bagian dari NKRI, karena itu tunduk pada hukum nasional dan prinsip-prinsip universal lainnya seperti HAM dan lain-lain.

Meskipun wacana Gubernur Viktor B. Laiskodat belum menjadi kebijakan yang permanen dalam bentuk Perda atau Pergub, namun wacana tersebut sulit untuk diterapkan, karena wacana melarang wisatawan miskin berkunjung ke NTT tidak akan mampu membendung segala macam kelas wisatawan dari berbagai tempat dan kalangan untuk berkunjung ke NTT.

Hal tersebut termasuk wisatawan kategori miskin, karena para wisatawan jauh lebih paham tentang prinsip-prinsip kepariwisataan yang universal di mana aktivitas wisata sebagai bagian dari HAM
setiap orang untuk menikmati keindahan alam, budaya dan lingkungan sekitar alam, termasuk alamnya NTT.

Bisa saja wisatawan kaya dan miskin memboikot wacana Gubernur NTT soal wacana pelarangan tersebut sebagai betuk solidaritas terhadap wisatawan miskin dengan tidak berkunjung ke NTT dalam waktu tertentu sebagai wujud solidaritas untuk menolak wacana melarang wisatawan miskin berkunjung ke NTT.

Jika hal tersebut yang terjadi, maka Gubernur NTT justru dapat dinilai telah membunuh masa depan pariwisata NTT dengan ucapan-ucapannya yang kurang bijak dan bertanggung jawab, seperti melarang wisatwan miskin datang ke NTT, bagaimana mengukur seorang wisatawan itu miskin atau kaya. ( * )

Catatan Redaksi:
Petrus Selestinus pengamat masalah sosial dan advokat PERADI.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here