MALANG – Masyarakat kota Malang protes atas rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menetapkan arus lalu lintas satu arah di kawasan Klojen dan Kayutangan Heritage. Warga menilai kebijakan lalu lintas satu arah yang dipermanenkan masih banyak menimbulkan kendala.
Seorang pengusaha Malang, Awangga Wisnuwardhana mengatakan penerapan secara permanen rekayasa lalu lintas tersebut mendapat persetujuan dari Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ). Kendati demikian masih menimbulkan banyak kendala.
“Penerapan satu arah dan klaim bebas kemacetan hanya satu pihak saja,” ucap Angga Rabu (15/3/2023).
Menurut Angga, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota memikirkan dampak atau efek adanya penerapan jalan satu arah tersebut. Dishub kata dia harusnya fokus terkait penataan parkir, dan rambu-rambu lalu lintas. “Rambu-rambu lalu lintas saat ini tidak pada pedestrian atau fungsinya, seperti yang ada di Jalan Brigjend S. Riyadi yang dinilai sangat membahayakan para pengguna jalan,” jelasnya.
Di jalan Brigjend Slamet Riyadi), dekat toko Avia, terlihat rambu penunjuk arah berada di jalan raya, bukan berada di pedestrian, sehingga membahayakan pengendara kendaraan, belum lagi dibuat tempat parkir oleh pengendara lalu lintas. Dengan demikian, tambah Angga, rekayasa lalu lintas satu arah di Kawasan Kayutangan Heritage tersebut dinilai tidak efektif.
“Kebijakan ini (Rekayasa lalu lintas satu arah) malah bikin jalan Kota Malang ruwet, dan menimbulkan kemacetan di beberapa akses jalan di sekitar Kota Malang,” tukasnya.
Sebagai informasi, penerapan secara permanen jalur satu arah di Kawasan Kayutangan Heritage tersebut dilakukan Pemkot Malang setelah dilakukan uji coba selama tiga pekan, dan dianggap efektif mengurai kemacetan lalu lintas di tengah kota.
Keputusan ini diambil setelah adanya evaluasi dari hasil uji coba yang dilakukan selama tiga pekan terakhir.
Hasil evaluasi menunjukkan bahwa jalur satu arah di kawasan Klojen dapat meningkatkan efisiensi lalu lintas dan mengurangi kemacetan.
