BONE- Mendapat jabatan di birokrasi, merupakan dambaan setiap PNS. Namun apa yang dirasakan jika yang bersangkutan sedang di luar negeri?
Inilah yang terjadi pada Zainal Abidin, S.Sos. Ketika akan dilantik sebagai Lurah Apalla, Kecamatan Barebo, ia sedang menunaikan ibadah umroh di Madinah, Januari 2021.
“Saya baru tahu setelah ada yang kirim ucapan. Saat itu saya sedang solat di masjid Nabawi Madinah,”kata Zaenal Abidin, Sabtu (26/3).
Lantaran masih berada di Arab Saudi, Enal demikian ia disapa, baru dilantik pada gelombang berikutnya, yakni 15 Januari 2021. Alumnus STIA Prima Bone, 2006 ini mengaku, sebelumnya ia tidak pernah menyangka akan diberikan kepercayaan bupati Bone, Andi Fashar Padjalangi untuk menjabat sebagai Lurah di tanah kelahirannya di Apalla.
Enal mengatakan, sebelumnya, ia hanya seorang staf pada kantor Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang. Ditilik dari perjalanan di birokrasi, ayah dua anak ini mengawali karier sebagai PNS pada Dinas Pendidikan sebagai penjaga sekolah di SMP Sibulue, Kecamatan Sibulue, pada tahun 2000. Namun setelah 18 tahun mengabdi pada instansi pendidikan tersebut, ia dimutasi menjadi staf di Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang.
Selama menjalankan tugas pokok dan fungsi, kepala kelurahan, ia menerapkan managemen terbuka. Misalnya, jika ada sumbangan resmi dari pihak ketiga ia umumkan pada semua karyawannya. Setelah ada kesepakatan, dana yang diperoleh, dibagi kepada staf sesuai porsi masing-masing.
“Jika ada sumbangan dari pengusaha yang kebetulan dapat proyek di Apalla, saya umumkan secara terbuka kepada staf. Setelah disepakati, ya saya bag kepada staf,”ungkapnya.
Tidak cuma itu. Lurah yang juga aktif menulis di media cetak dan online ini acapkali mengajak masyarakat makan bersama di sawah. Kebiasaan ini kata dia, dilakukan saat mengerjakan irigasi di wilayahnya.
Enal juga rutin menjaring aspirasi dari masyarakat setiap hari Kamis. Dari situ ia akhirnya mendapatkan masukan dari masyarakat bahwa kendala yang dihadapi masyarakat Apalla yakni sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi.
“Warga saya 97 persen petani sawah. Karenanya mereka (petani) keluhkan pupuk bersubsidi,”ujarnya.
Kendala lain, masalah irigasi. Ia menambahkan, hingga kini, irigasi yang mengairi sawah seluas 500 hektare tersebut belum permanen. Meski telah mengajukan permohonan kepada dinas Sumber Daya Alam namun tetap saja tidak ada solusi lantaran irigasi itu kewenangan pusat.
