Jakarta–Penjabat (Pj) Bupati Bone, A. Winarno Eka Putra, S.STP., M.H., turut menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang diadakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) di Ecovention, Ancol, Jakarta Utara Selasa, 17 September 2024. Kegiatan ini bertujuan memantapkan persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, dengan salah satu topik utama yang dibahas adalah netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dalam acara tersebut, hadir pula Gubernur, Bupati, dan Walikota dari seluruh Indonesia, beserta jajaran Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia. Rakornas yang digelar Bawaslu RI bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Kementerian Dalam Negeri, serta Badan Kepegawaian Negara (BKN RI) ini, dipandang sebagai langkah strategis untuk memastikan persiapan Pemilihan Serentak 2024 berjalan dengan baik, adil, dan transparan.
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, yang membuka kegiatan ini, menekankan pentingnya menjaga netralitas ASN selama proses pemilu berlangsung. “Rakornas ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memastikan kesiapan kepala daerah, khususnya dalam menjaga netralitas ASN, yang menjadi sorotan masyarakat setiap tahapan pilkada. ASN harus menjaga posisinya sebagai abdi negara yang tidak berpihak pada salah satu kontestan pemilu,” ungkapnya.
Netralitas ASN dinilai sebagai kunci dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Hal ini sangat penting mengingat ASN memiliki peran sentral dalam pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Keterlibatan ASN dalam politik praktis, menurut Bagja, bisa merusak kepercayaan publik terhadap lembaga negara dan integritas pemilu.
Pj Bupati Bone, A. Winarno Eka Putra, yang turut berpartisipasi dalam forum tersebut, menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh upaya menjaga netralitas ASN di Kabupaten Bone. “Sebagai kepala daerah, menjadi tanggung jawab kami untuk memastikan bahwa seluruh ASN tetap netral dan profesional, sehingga proses pemilu bisa berlangsung dengan adil tanpa ada intervensi dari aparatur pemerintah,” ujar A. Winarno.
Rakornas ini juga dimanfaatkan sebagai sarana koordinasi antara Bawaslu dan pejabat pembina kepegawaian di setiap daerah. Diharapkan, sinergi ini dapat mengantisipasi potensi politisasi ASN yang kerap muncul sebagai isu sensitif setiap kali pemilu berlangsung.
Melalui pengawasan ketat dan panduan yang jelas, Bawaslu bersama instansi terkait berkomitmen untuk menjaga agar Pemilihan Serentak 2024 berjalan sesuai prinsip demokrasi yang adil, jujur, dan transparan. (*)
