Kabupaten Malang, ZonaNusantara – Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Malang optimistis target peningkatan kunjungan wisatawan sebesar 15 hingga 17 persen pada tahun ini dapat terealisasi.
Keyakinan tersebut didorong oleh makin tuntasnya pembangunan jalur akses menuju wilayah Malang Selatan.
Kepala Disparbud Kabupaten Malang, Drs. Firmando Hasiholan Matondang, M.M., mengungkapkan bahwa kenaikan jumlah wisatawan di kawasan bahari Malang Selatan sudah mulai terlihat.
“Khusus Malang Selatan, peningkatannya sudah mencapai 13 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini didasarkan pada catatan sekitar 1.500 kunjungan, yang saat ini masih didominasi oleh wisatawan Nusantara,” ujar Firmando saat ditemui, Senin (9/11/2026).
Firmando menjelaskan, strategi pengembangan pariwisata Kabupaten Malang tidak hanya mengandalkan keindahan alam semata, melainkan menjadikan seni dan budaya sebagai kekuatan utama (core power).
Strategi ini dijalankan melalui pembagian klaster Malang Utara dan Timur, yang berpusat di kawasan Singosari dengan menyoroti nilai sejarah serta seni tradisi lokal.
Sedangkan, untuk wilayah Lawang, diarahkan pada pengembangan wisata edukasi unggulan, seperti budi daya sutra dan tawon.
Untuk klaster Malang Selatan, selain wisata pantai, juga didorong menjadi pusat wisata edukasi konservasi alam.
Beberapa titik fokusnya meliputi edukasi terumbu karang dan mangrove di Clungup Mangrove Conservation (CMC) Tiga Warna, serta lokasi pendaratan penyu di Pantai Tanjung Penyu, Paculmati, dan Modangan.
Melalui dorongan wisata edukasi ini, Disparbud berharap pengelola destinasi memiliki pendapatan yang stabil sepanjang minggu. Hari Senin hingga Rabu difokuskan untuk kunjungan edukasi, sedangkan Kamis hingga Minggu dibuka untuk umum.
Meski berpotensi besar, Disparbud mencatat dua tantangan utama dalam tata kelola pariwisata di lapangan, yaitu dualisme kewenangan lahan serta kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Saat ini, pengelolaan kawasan pantai di Malang Selatan terbagi antara wilayah di bawah kewenangan Perhutani serta kawasan Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di bawah koordinasi Cabang Dinas Kehutanan (CDK).
Kondisi tersebut, ditambah keterbatasan kapasitas SDM lokal, memicu munculnya keluhan wisatawan terkait penarikan retribusi berlapis, mulai dari tiket masuk, biaya parkir, hingga tarif tambahan untuk spot swafoto (view point).
Menanggapi keluhan tersebut, pihak Disparbud kini tengah menyiapkan langkah pembenahan melalui pelatihan SDM dan penyederhanaan sistem pembayaran.
“Ke depan, kami berupaya mendorong agar seluruh sistem pembayaran dapat disatukan (single gate mechanism) di pintu masuk utama demi kenyamanan pengunjung,” pungkas Firmando.
