Kota Malang, ZonaNusantara – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Malang mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk memberikan penjelasan terbuka terkait dugaan praktik jual beli kios di lokasi relokasi Pasar Induk Gadang.
Desakan ini muncul menyusul jawaban Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap Rancangan APBD 2027 yang dinilai belum menyentuh substansi persoalan.
Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Malang, Saniman Wafi, S.Tr.Par., mengungkapkan bahwa pihaknya menerima aduan masyarakat mengenai adanya transaksi jual beli kios berukuran 4 x 7 meter di lokasi relokasi dengan nilai fantastis, yakni berkisar antara Rp 300 juta hingga Rp 400 juta per unit.
Menurut Saniman, persoalan serius ini tidak cukup dijawab dengan pernyataan normatif bahwa pemerintah daerah tidak memungut biaya relokasi.
Dalam dokumen jawaban Wali Kota halaman 41 poin 41, Pemkot Malang memang menyebutkan bahwa pembangunan kios dilakukan secara swadaya oleh paguyuban pedagang, sementara proses pendataan masih dalam tahap verifikasi faktual.
“Kalau memang pembangunan kios dilakukan secara swadaya oleh pedagang, pemerintah harus bisa menjelaskan secara terbuka berapa total biaya pembangunannya, berapa dana yang dihimpun dari pedagang, serta bagaimana mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawabannya. Jangan sampai muncul angka transaksi ratusan juta rupiah, tetapi asal-usul dan dasar penetapan nilainya tidak jelas,” tegas Saniman, Kamis (12/11/2026).
Saniman merinci setidaknya ada beberapa poin krusial yang hingga kini belum memiliki data pasti maupun penjelasan rinci dari pihak eksekutif.
Seperti total anggaran riil pembangunan kios secara keseluruhan yang menjadi dasar munculnya nilai transaksi hingga Rp 400 juta untuk ukuran 4 x 7 meter.
Kemudian, jumlah keseluruhan iuran yang dihimpun dari para pedagang beserta mekanisme pertanggungjawaban penggunaannya, karena dasar hukum dan izin resmi pembangunan oleh paguyuban pedagang, mengingat lahan relokasi tersebut berdiri di atas aset milik Pemkot Malang.
Selanjutnya, tentang umlah pasti pedagang lama yang berhak menempati kios relokasi dibandingkan dengan kuota atau keberadaan pedagang baru, sebab total keseluruhan kios yang telah dibangun berdasarkan pembagian ukurannya, yakni ukuran 1,75 x 2 meter dan 4 x 7 meter.
“Ini menyangkut aset pemerintah daerah dan hak para pedagang. Semua harus jelas dan bisa dipertanggungjawabkan agar tidak memicu spekulasi di tengah masyarakat,” imbuhnya.
Selain polemik transaksi kios, Fraksi PKB juga menyoroti jawaban Wali Kota pada halaman 42–43 poin 43 mengenai dukungan anggaran penunjang untuk audit hukum (legal due diligence), pendampingan hukum bersama aparat penegak hukum, serta perencanaan penataan sementara pedagang di Pasar Gadang dan Pasar Blimbing.
Saniman menilai informasi yang disampaikan masih terlalu normatif karena tidak disertai rincian besaran anggaran, jadwal pelaksanaan, maupun target penyelesaian yang terukur.
“Jangan berhenti pada pernyataan bahwa anggaran sudah disiapkan atau proses verifikasi sedang berjalan. Harus ada kejelasan berapa anggarannya, apa yang akan dikerjakan, kapan dilaksanakan, dan bagaimana hasilnya nanti. Pedagang membutuhkan kepastian,” ujarnya.
Melalui desakan ini, Fraksi PKB berharap Pemkot Malang segera menyampaikan jawaban lanjutan yang lebih konkret dengan melampirkan dokumen pendukung yang valid, sehingga polemik relokasi Pasar Induk Gadang dapat segera tuntas dan tidak berlarut-larut.
