BONE–Lima hari memasuki tahapan kampanye Pilkada 2024, Bawaslu Bone terus memperkuat pengawasan terhadap setiap aspek dalam proses pemilihan. Pada Kamis, 19 September 2024, Rohzali Putra Badaruddin, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Bone, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Tahapan Kampanye Pilkada 2024 yang berlangsung di Novena Hotel Bone. Dalam kesempatan ini, ia memberikan penjelasan mendalam di hadapan para tim pendukung dari ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bone.
Dalam Rakor tersebut, Rohzali menekankan pentingnya upaya pencegahan serta pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, dibantu oleh seluruh jajaran pengawas di setiap tingkatan. “Fokus pencegahan dalam tahapan kampanye ini antara lain mengimbau kepada peserta Pemilihan, KPU, serta instansi terkait agar mematuhi aturan yang berlaku,” ujarnya.
Salah satu perhatian utama Bawaslu adalah alat peraga kampanye (APK). Rohzali menjelaskan bahwa Bawaslu melakukan pendataan APK yang terpasang dan memastikan bahwa pemasangannya sesuai dengan zona yang telah ditentukan. Meski demikian, hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur penertiban langsung oleh Bawaslu terkait penurunan APK yang melanggar aturan. “Kami hanya mendata dan menyampaikan kepada tim kampanye pasangan calon untuk memindahkan APK yang dipasang tidak sesuai zona,” ungkap Rohzali.
Selain itu, pengawasan Bawaslu juga fokus pada pertemuan peserta pemilihan, baik pertemuan terbatas maupun terbuka, serta kampanye yang dilakukan melalui media massa. Pengawasan dilakukan secara langsung untuk memastikan tahapan kampanye berjalan sesuai ketentuan. Rohzali menegaskan bahwa beberapa kerawanan seperti pelibatan anak di bawah umur, isu SARA, politik uang, serta pelibatan ASN atau kepala desa dalam kampanye, menjadi perhatian khusus dalam pengawasan.
“Kami juga terus mengawasi penggunaan fasilitas negara selama kampanye serta kegiatan yang tidak sesuai dengan surat tanda terima pemberitahuan. Pengawasan ini dilakukan secara ekstra oleh seluruh jajaran kami,” tambah Rohzali. Jika ditemukan dugaan pelanggaran, Bawaslu siap menindaklanjutinya sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Rohzali juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam pengawasan kampanye. “Pengawasan partisipatif dari masyarakat sangat penting untuk menciptakan Pilkada yang damai, bersih, jujur, dan adil. Ini adalah bagian dari upaya melindungi hak politik masyarakat serta memastikan terpilihnya pemimpin yang amanah,” katanya.
Dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan, Rohzali berharap Pilkada 2024 di Kabupaten Bone dapat berlangsung dengan baik dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar mewakili kepentingan rakyat.