Oleh: Dr. Andi Abbas, S.H., M.H., M.Si.
Bayangkan Indonesia sebagai sebuah kapal raksasa bernama NKRI. Kapal ini diluncurkan pada 17 Agustus 1945. Saat itu, para pendiri bangsa bukan hanya mengibarkan bendera, tetapi juga melepas tali tambat sebuah bangsa yang ingin menentukan sendiri arah ke mana ia akan berlayar.
Sudah 81 tahun kapal itu mengarungi lautan sejarah
Di atasnya ada presiden, menteri, anggota parlemen, birokrat, pengusaha, petani, nelayan, buruh, guru, pedagang, mahasiswa, anak-anak dan jutaan rakyat biasa. Mereka datang dari pulau yang berbeda, berbicara dengan bahasa yang berbeda, membawa kepentingan yang berbeda. Tetapi mereka berada di kapal yang sama.
Dan di sinilah pertanyaan pentingnya: setelah 81 tahun berlayar, sebenarnya kita sedang menuju ke mana?
Sebab sebuah kapal tidak dinilai hanya dari lamanya ia mengapung. Kapal dinilai dari kemampuan mencapai tujuan tanpa meninggalkan penumpangnya di tengah laut.
Kemerdekaan: Sudah Merdeka, Tetapi Belum Sampai
Sejarah Indonesia adalah sejarah pelayaran yang penuh badai. Kita pernah dihantam inflasi, konflik politik, krisis ekonomi, reformasi, pandemi, ketimpangan, korupsi, pengangguran dan berbagai guncangan ekonomi global.
Krisis moneter 1998 hampir membuat kapal kehilangan keseimbangan. Pandemi Covid-19 kembali menguji daya tahan kita. Kini, kapal yang sama berhadapan dengan perang dagang, perubahan iklim, gejolak geopolitik, kecerdasan buatan, disrupsi teknologi dan ketidakpastian ekonomi global. Namun kapal itu tetap berlayar.
Yang menarik, selama 81 tahun kita sering terlalu sibuk membicarakan siapa nahkodanya, tetapi jarang bertanya apakah seluruh penumpang benar-benar menikmati perjalanan. Di sinilah ukuran kemerdekaan perlu dibalik.
Kemerdekaan bukan hanya ketika kita bebas mengibarkan bendera. Kemerdekaan juga berarti seorang ibu tidak cemas memikirkan uang sekolah anaknya, seorang petani tidak takut hasil panennya dihargai terlalu murah, nelayan tidak pulang dengan perahu kosong, dan seorang anak tidak kehilangan masa depan hanya karena lahir dari keluarga miskin.
Dengan kata lain, kemerdekaan politik adalah titik keberangkatan. Kesejahteraan adalah pelabuhan tujuannya.
Di Pundak Nahkoda Prabowo
Hari ini kemudi kapal berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
Tentu, seorang nahkoda tidak bekerja sendirian. Ia membutuhkan kru yang solid, mesin yang sehat, peta yang jelas dan penumpang yang tidak saling menjatuhkan.
Pemerintahan Prabowo membawa sejumlah agenda besar melalui Asta Cita, antara lain ketahanan pangan, hilirisasi, pendidikan, penguatan pertahanan dan program makan bergizi gratis.
Semua itu pada akhirnya harus menjawab satu pertanyaan sederhana: apakah kehidupan rakyat menjadi lebih baik?
Sebab program pemerintah tidak boleh berhenti sebagai daftar proyek dalam dokumen negara. Ia harus terasa di meja makan keluarga, di ruang kelas, di sawah, di pasar, di puskesmas, di pelabuhan dan di tempat-tempat terpencil yang selama ini terlalu sering hanya disebut dalam pidato.
Nahkoda yang baik bukan yang paling keras memerintah dari anjungan. Ia adalah orang yang tahu kapan harus mempercepat kapal, kapan harus mengurangi kecepatan, kapan mengubah haluan dan kapan menyelamatkan penumpang.
Laut global sedang tidak bersahabat. Harga komoditas bergerak liar, konflik geopolitik terus membesar, teknologi mengubah lapangan kerja dan perubahan iklim mengancam sumber penghidupan.
Karena itu, ukuran kepemimpinan tidak terletak pada seberapa indah kapal terlihat dari kejauhan, melainkan seberapa aman rakyat berada di dalamnya ketika badai datang.
Jangan Jadikan Rakyat Sekadar Penumpang
Di sinilah kita perlu membicarakan sesuatu yang sering luput: rakyat bukan penumpang.
Rakyat adalah bagian dari awak kapal.
Kita terlalu sering menyerahkan seluruh urusan bangsa kepada pemerintah, seolah-olah setelah memilih presiden, tugas kita selesai.
Padahal demokrasi tidak bekerja seperti membeli tiket kapal. Kita tidak cukup hanya duduk, menikmati perjalanan, lalu marah ketika kapal terasa oleng.
Kita ikut menentukan arah kapal melalui suara, kritik, partisipasi sosial, kepatuhan terhadap hukum, membayar pajak, menjaga lingkungan, melawan korupsi dan merawat ruang publik.
HUT Kemerdekaan semestinya menjadi momentum untuk bertanya kepada diri sendiri:
Apakah saya ikut memperbaiki kapal ini atau justru melubanginya dari dalam?
Apakah kita membayar kewajiban kepada negara dengan jujur?
Apakah kita membuang sampah ke laut lalu menyalahkan pemerintah ketika banjir?
Apakah kita menuntut pelayanan publik yang bersih, tetapi masih memberikan uang pelicin?
Apakah kita mengecam korupsi besar sambil membenarkan korupsi kecil ketika menguntungkan diri sendiri?
Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin tidak nyaman. Tetapi kapal bernama Indonesia tidak akan pernah sampai ke dermaga jika sebagian awak sibuk memperbaiki mesin sementara sebagian lainnya diam-diam mencuri bahan bakar.
Masalahnya Bukan Selalu Mesin. Indonesia sebenarnya bukan kapal tanpa mesin.
Kita memiliki sumber daya alam yang besar, bonus demografi, pasar domestik yang luas, posisi geografis strategis dan kekayaan budaya yang luar biasa.
Masalahnya adalah bagaimana semua potensi itu dikelola.
Kita tidak kekurangan kebijakan. Yang sering kurang adalah konsistensi, keberanian dan tata kelola yang mampu memastikan kebijakan benar-benar sampai kepada rakyat.
Di sinilah penyakit lama bernama rente, korupsi dan konflik kepentingan harus terus diperangi.
Hilirisasi, misalnya, jangan hanya menghasilkan gedung-gedung industri yang megah. Ia harus menciptakan pekerjaan yang layak, meningkatkan keterampilan masyarakat dan memberi nilai tambah yang adil bagi daerah penghasil.
Pembangunan infrastruktur jangan hanya memperindah kota besar. Ia harus membuka jalan bagi anak-anak di pelosok untuk mengakses pendidikan, kesehatan dan kesempatan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi jangan hanya menjadi angka dalam laporan statistik. Ia harus diterjemahkan menjadi kualitas hidup manusia.
Dermaga Itu Belum Terlihat
Delapan puluh satu tahun adalah perjalanan yang panjang.Tetapi 81 tahun juga bukan alasan untuk berpuas diri.
Kapal NKRI belum benar-benar berlabuh di dermaga yang kita impikan.Dermaga itu bernama keadilan sosial, kesejahteraan, pendidikan bermutu, kesehatan yang terjangkau, pekerjaan yang layak, lingkungan yang lestari dan martabat manusia.
Karena itu, tugas kita bukan sekadar mempercepat kapal.Kita harus memastikan haluannya benar.
Mesinnya sehat.Bahan bakarnya tidak dicuri.Peta perjalanannya jelas.Dan yang paling penting: tidak ada penumpang yang sengaja dibiarkan tertinggal.
Sebab Indonesia bukan hanya Jakarta. Indonesia adalah petani di Flores, nelayan di Maluku, pedagang di pasar tradisional, guru di pedalaman Papua, buruh di kawasan industri, mahasiswa di kota-kota kecil, dan keluarga-keluarga sederhana yang setiap pagi bangun untuk mempertahankan hidup. Merekalah alasan kapal ini harus terus berlayar.
Pada Akhirnya, Siapa yang Kita Bawa?
Mungkin inilah cara paling sederhana memaknai 81 tahun kemerdekaan.
Jangan hanya bertanya: “Seberapa jauh Indonesia sudah melaju?”
Tanyakan pula: “Siapa yang ikut menikmati perjalanan itu?”
Sebab pertumbuhan yang meninggalkan jutaan orang bukanlah kemajuan yang utuh.Pembangunan yang merusak alam bukanlah kemenangan.
Kekayaan yang hanya terkumpul di tangan segelintir orang bukanlah kesejahteraan bersama. Dan demokrasi yang membuat rakyat hanya menjadi penonton bukanlah demokrasi yang selesai.
Kapal NKRI masih berlayar.Anginnya kadang bersahabat, kadang berlawanan. Ombaknya kadang kecil, kadang menggunung. Namun kita masih berada di kapal yang sama.
Maka, pada usia 81 tahun kemerdekaan, pekerjaan terbesar kita bukan sekadar merayakan bahwa kapal ini telah bertahan.
Pekerjaan terbesar kita adalah memastikan kapal ini akhirnya sampai ke dermaga yang dijanjikan para pendiri bangsa: sebuah Indonesia yang merdeka, adil, sejahtera dan bermartabat.
Karena pada akhirnya, kemerdekaan bukan tentang berapa lama kita berlayar. Kemerdekaan adalah tentang siapa yang berhasil kita bawa sampai ke tepian.
Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka! ***
Dr Andi Abbas, seorang pemerhati masalah masalah sosial, pandangannya acapkali masuk ke dalam ruang ruang filsafat. Kendati demikian ia tetap menguasai keilmuannya : Doktor di Bidang Hukum.
