Kabupaten Malang, ZonaNusantara – Isu panas mengguncang internal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang menyusul sinyal kuat pergerakan Sekretaris Daerah (Sekda) Budiar Anwar menuju kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2029.
Di balik bantahan terbuka yang disampaikan, aroma manuver politik bawah tanah kencang berhembus di kalangan birokrasi dan memicu ketegangan struktural.
Sebelumnya, Budiar dengan tegas menepis spekulasi tersebut, dan berdalih bahwa seluruh kinerjanya saat ini murni berfokus pada loyalitas dan instruksi pimpinan, yakni Bupati Malang HM Sanusi.
Namun, pernyataan normatif ini dinilai kontradiktif dengan realitas di lapangan yang dihimpun dari sejumlah sumber internal Pemkab Malang.
Di balik meja birokrasi, Budiar dikabarkan gencar melakukan ‘gerilya’ senyap untuk menggalang logistik dan dukungan ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Langkah ini diduga kuat memanfaatkan posisi strategisnya demi kepentingan politik jangka panjang, yang dinilai mencederai prinsip netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
Ketika pos birokrasi tertinggi disinyalir dijadikan kendaraan politik dan alat tekan demi ambisi personal, stabilitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Malang kini berada di ambang pertaruhan serius yang menuntut ketegasan sikap dari berbagai pihak demi menjaga marwah birokrasi.
Tekanan psikologis disebut-sebut mewarnai mobilisasi tersebut, termasuk ancaman pergeseran posisi bagi pejabat OPD yang dinilai tidak patuh pada arahan yang diberikan.
Situasi kian meruncing tatkala muncul dugaan adanya persekongkolan antara Sekda dengan oknum legislator Kabupaten Malang.
Aliansi senyap ini diindikasikan memiliki agenda terselubung untuk melemahkan, bahkan menjatuhkan posisi Bupati HM Sanusi dari kursi kepemimpinan.
Menanggapi dinamika ini, Pemerhati Tata Pemerintahan Malang Raya, Awangga Wisnuwardhana, menilai langkah politik Budiar Anwar menuju tahun 2029 memiliki potensi besar sekaligus tantangan serius bagi stabilitas pemerintahan.
“Berakhirnya masa jabatan Bupati HM Sanusi pada 2029 tampaknya membuka ruang lebar bagi suksesi kepemimpinan baru di Kabupaten Malang,” ucap pria yang akrab disapa Angga, saat dikonfirmasi awak media, Jumat (11/9/2026).
Pengalaman panjang Budiar dalam memimpin berbagai OPD, seperti Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK), serta raihan prestasi sebagai Tokoh Penggerak Good Governance Daerah di Jawa Timur pada tahun 2026, dinilai menjadi modal elektabilitas dan kapasitas kepemimpinan yang kuat untuk dilirik oleh partai politik.
Kendati demikian, Angga menyerahkan sepenuhnya dinamika tersebut kepada realitas politik yang berjalan.
“Semua kembali pada garis tangan dari budiar, yang terbaik buat beliau secara pribadi dan yang terbaik buat kabupaten malang kedepannya,” pungkas Angga.
