Oleh: Petrus Selestinus, SH
Aksi kekerasan yang brutal yang dilakukan oleh 2 (dua) oknum anggota Kepolisian Brimob Polda NTT di Maumere, pada 10/9/2023 yang lalu, atas diri korban Tadeus Nong Payung dan Martinus Rino, di Kewapante, Maumere, semakin menambah panjang daftar jumlah kekerasan brutal yang dilakukan oleh anggota Polri terhadap warganya.
Dalam waktu yang hampir bersamaan tepatnya tanggal 13/9/2023, terjadi kasus kekerasan oleh Anggota Polri di Labuan Bajo, Mangarai Barat di mana seorang Security Bank BRI, bernama Gio dipukul oleh AKP Ivans Drajat, Kapolsek Komodo, Polres Manggarai Barat, lantaran ditegur karena menggunakan helm saat masuk ATM.
Ini gambaran kecongkakan anggota Polri di tengah masyarakat Flores, NTT dengan budaya santun dan ramah. Ternyata keramahan orang NTT tidak membuat beberapa anggota Polri di Flores merasa sebagai warga bangsa yang sama. Sebagian masih merasa diri sebagai punya sesuatu yang lebih, sehingga bisa melakukan apa saja tanpa merasa bersalah.
Ini praktek-praktek tidak terpuji yang harus dihentikan dan harus menjadi perhatian khusus Kapolda NTT. Bagaimanapun juga perilaku anggota Polri berupa memukul warga hingga luka-luka berat, dapat dikualifikasi sebagai kejahatan penganiayaan. Karena itu harus diproses hukum dan etik, berjalan seiring sesuai dengan ketentuan tuntutan masyarakat.
*Melanggar Hukum dan Etika*
Kita tahu bahwa setiap anggota Polri, baik dalam menjalankan tugasnya maupun di luar tugas, terikat pada aturan Hukum dan Kode Etik. Mengenai Kode Etik, anggota Polisi diikat dengan 4 (empat) kategori Etika, yaitu Etika Kepribadian, Etika Kenegaraan, Etika Kelembagaan dan Etika dalam hubungan dengan masyarakat.
Selama ini, anggota Polri banyak di antaranya yang berperilaku melanggar Etika Kemasyarakatan di samping melanggar Hukum, terlalu banyak tindak kekerasan terhadap warga masyarakat yang dilakukan oleh anggota Polri di hampir setiap kabupaten di NTT, berupa aksi pemukulan, penganiayaan dan kekereasan verbal lainnya, baik ketika dalam bertugas maupun di luar tugas.
Anggota Polisi ketika bertugas di lapangan, tidak boleh menempatkan diri hanya sebagai Penegak Hukum, karena dalam diri setiap anggota Polri, melekat tugas dan fungsi sebagai Pelindung dan Pengayom Masyarakat. Tugas sebagai Pengayom dan Pelindung masyarakat, tidak boleh dilepaskan dari tugas sebagai Penegak Hukum.
Perilaku brutal sebagian anggota Polri tersebut tidak terlepas sikap tidak tegas pimpinan Polri karena budaya melindungi korps secara berlebihan. Ada kesan pembiaran terhadap perilaku tidak terpuji sejumlah oknum anggota yang melanggar hukum dan etika terhadap masyarakat.
Akibatnya konsep Polri yang presisi yang diperkenalkan oleh Kapolri Jend Pol. Listyo sigit Prabowo, dalam rangka upaya meningkatkan profesionalisme dan pelayanan Kepolisian yang bermutu tidak tercapai, karena dirusak oleh anggota Polri sendiri.
Karena itu, setiap anggota Polri ketika berada di lapangan menjadi Penegak Hukum, dia tidak boleh abaikan fungsinya sebagai Pengayom dan Pelindung bagi masyarakat, karena itu harus dibudayakan dan dijadikan sebagai kebanggaan setiap Polri akan fungsi sebagai Pengayom dan Pelindung masyarakat yang harus berjalan seiring dengan fungsi sebagai Penegak Hukum.
Dengan demikian, maka fungsi Polri sebagai Pengayom dan Pelindung masyarakat harus dibudayakan dan menjadi kebanggaan bagi setiap anggita Pokri, sehingga kekerasan yang selama ini terjadi bisa diminimalisir.
Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh anggota Polisi AKP. Ivans Drajat terhadap Sdr. Gio di Labuan Bajo, maupun yang dilakukan oleh 2 anggota Polisi Brimob di Sikka terhadap korban Sdr. Thadeus Payung dan Marianus Rino, harus diproses Hukum dan proses Etika, jika perlu dibarengi dengan proses secara adat di kampung untuk melahirkan efek jera.
Khusus tentang tindak kekerasan yang dilakukan oleh AKP Ivans Drajat, Kapolsek di Labuan Bajo terhadap Sdr. Gio, Satpam BRI Cabang Labuan Bajo, oleh karena ternyata berdasarkan data yang diterima TPDI terdapat putusan pidana dalam perkara No. 44/Pid.Sus/2921/PN.Atb. tanggal 23 Juli 2021 oleh Pengadilan Negeri Atambua, NTT, maka urusan AKP Ivan Drajat ini akan jadi panjang dan semakin menarik ke depan.
Adapun putusan Pengadilan Negeri Atambua itu menyatakan Terdakwa Ivan Drajat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” dengan pidana penjara 3 bulan dengan percobaan 10 bulan, melanggar pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang ancaman pidananya 5 tahun penjara. Aneh ini putusan ko sangat ringan, ada KKN kah, nanti kita lihat.
Dengan demikian, mestinya AKP Ivans Drajat diproses secara Etik dan diberikan sanksi Etik berupa dipecat dengan tidak hormat dari keanggotaan Polri atau setidak-tidaknya tidak layak menduduki jabatan struktural dalam Kepolisian, termasuk tidak layak karena tidak memenuhi syarat menjadi resesre atau penyidik di Kepolisian manapun. Ini namanya Pimpinan Polri menebar racun bagi masyarakat ketika menempatkan AKP Ivan Drajat di tengah masyarakat.
Oleh karena itu terkait putusan pidana yang menempatkan AKP. Ivan Drdajat sebagai mantan Napi dengan bonus hukuman ringan hanya 3 bulan penjara dengan percobaan 10 bulan untuk tindak pidana yang ancaman pidananya 5 tahun bahkan ayat (2) bisa sampai 10 tahun (beraroma putusan berbau KKN), maka TPDI akan membuat pengaduan resmi ke Komisi Etik Polri agar terhadap AKP Ivan Drajat diproses secara Etik dan dipecat, karena melakukan pemukulan terhadap Gio.
Koordinator TPDI & Advokat Perekat Nusantara
