Kabupaten Malang, ZonaNusantara – Posisi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah saat ini kian berada di persimpangan jalan yang sangat dilematis.
Tekanan struktural akibat intervensi politik bisnis pasca pemilihan kepala daerah (Pilkada) menempatkan birokrasi pada posisi serba salah, di mana pejabat dihadapkan pada ancaman hukum tindak pidana korupsi di satu sisi, serta risiko pencopotan jabatan di sisi lain.
Fenomena ini disoroti tajam oleh Pemerhati Tata Pemerintahan Malang Raya, Awangga Wisnuwardhana.
Menurut pria yang akrab disapa Angga ini, akar permasalahan dari tekanan birokrasi tersebut adalah hubungan patron-klien (patron-client relationship) atau praktik politik balas budi dari Kepala Daerah terpilih kepada pihak ketiga yang menjadi tim sukses atau rekanan kampanye.
“Kepala Daerah yang terpilih seringkali membawa beban utang politik atau komitmen finansial dari rekanan kampanye. Rekanan kerap menuntut penunjukan langsung proyek, pembagian porsi APBD, hingga kemudahan izin sebagai imbal balik,” ujar Angga kepada wartawan, Senin (28/9/2026).
Kondisi tersebut menciptakan situasi pelik bagi para pejabat ASN, lantaran jika menuruti kemauan pimpinan atau rekanan, tindakan tersebut jelas melanggar Peraturan Perundang-undangan ASN, UU Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan UU Tipikor, yang berisiko menjerat mereka dalam kasus hukum atau Operasi Tangkap Tangan (OTT).
Sebaliknya, jika menolak, ASN terancam sanksi administratif berat berupa demosi, pencopotan jabatan, dinonjobkan, atau dipindah ke daerah terpencil melalui mekanisme mutasi yang dimanipulasi.
“Situasi ekstrem ini nyata terjadi di salah satu pemerintah daerah di wilayah Malang Raya, seorang kepala dinas dikabarkan meminta untuk diturunkan jabatannya menjadi staf ahli karena sudah tidak tahan dengan tekanan bertubi-tubi dari Kepala Daerah dan pihak ketiga yang memaksakan proyek APBD,” jelasnya.
Persoalan ini semakin pelik akibat adanya ketimpangan perlindungan hukum bagi birokrat. Meskipun pejabat ASN tersebut bertindak atas dasar perintah atasan atau tekanan politik, akan menjadi bidikan Aparat Penegak Hukum (APH).
“Kalau mengikuti politik balas budi, penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian dipastikan tetap akan membidik Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), atau Kepala Dinas sebagai tersangka utama jika terjadi tindak pidana korupsi,” terangnya.
Untuk memutus rantai politik balas budi Kepala Daerah kepada pihak ketiga, Awangga menegaskan bahwa pemerintah daerah harus mengambil langkah-langkah konkret dan serius.
“Ada beberapa solusi untuk bisa memutus politik balas budi itu, seperti pengoptimalan E-Katalog dan E-Procurement dalam sistem pengadaan dan jasa, itu bisa transparan untuk meminimalkan interaksi langsung dan intervensi manual antara pejabat dan rekanan,” benernya.
Selain itu, lanjut Angga, dengan Penguatan Peran Inspektorat, hal itu bisa memastikan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) benar-benar independen dari intervensi Kepala Daerah serta mampu memberikan pendampingan hukum yang objektif.
Memperkuat pengawasan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Kementerian PANRB terhadap prosedur mutasi, promosi, serta pemberhentian pejabat daerah, dan menyediakan kanal aduan yang aman bagi ASN yang mengalami intimidasi atau pemaksaan untuk melanggar hukum oleh pihak luar maupun atasan.
“Memang untuk membongkar praktik monopoli proyek di lingkungan pemerintah daerah itu sulit, karena polanya cenderung salng menutupi,” pungkas Angga.
