Kota Malang, ZonaNusantara – Kualitas perencanaan dan efektivitas belanja menjadi sorotan utama dalam pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2027.
Dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Malang yang digelar pada Senin 21 September 2026, sejumlah Fraksi-fraksi di DPRD Kota Malang, seperti PDIP, PKB, PKS, dan Gerindra menyampaikan pandangan serta catatan strategis agar pengelolaan APBD berjalan transparan, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Untuk Fraksi PKB, Menyoroti ruang fiskal daerah yang terbatas. Juru bicara PKB, Ike, mendorong Pemkot Malang memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengawasan penggunaan anggaran, dan pengamanan aset.
Selain itu, PKB juga menyoroti alokasi anggaran pendidikan sekitar Rp616,83 miliar agar diikuti pemerataan kualitas serta pengusulan insentif minimal Rp500 ribu per bulan bagi guru Raudhatul Athfal (RA) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) swasta.
Sedangkan fraksi PKS menyoroti isu perkotaan seperti UMKM, pengelolaan sampah TPA Supit Urang, drainase penanganan banjir, hingga transportasi publik terintegrasi.
Sorotan tersebut disampaikan oleh Dr. H. Akhdiyat Syabril Ulum, S.Kom., M.M. yang merupakan seorang anggota DPRD Kota Malang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menjabat selama dua periode ini.
Menurut pria yang akrab disapa Ulum ini, menjelaskan, bahwabPKS mencatat proyeksi pendapatan APBD 2027 yang meningkat 4,05 persen atau sekitar Rp92 miliar dibanding APBD Perubahan 2026.
“Untuk itu PKS mendorong strategi konkret penguatan PAD seperti intensifikasi/ekstensifikasi pajak, digitalisasi pemungutan, optimalisasi BUMD, dan pemanfaatan aset produktif,” tegas Ulum.
Sementara, Fraksi Gerindra juga menyampaikan 11 catatan strategis yang dibacakan oleh Danny Agung Prasetyo.
Danny menyampaikan bahwa Gerindra menyoroti evaluasi pendapatan, percepatan digitalisasi pemungutan, efisiensi belanja operasional, pengawasan Belanja Tidak Terduga (BTT), serta pemanfaatan SiLPA secara lebih presisi.
“Bahkan soal perlindungan layanan dasar masyarakat, peningkatan sarana pendidikan-kesehatan, dan perluasan akses permodalan UMKM itu harus menjadi prioritas,” katanya.
Menanggapi masukan tersebut, Pemerintah Kota Malang tengah menyiapkan tambahan ruang anggaran sekitar Rp50 miliar untuk mendukung program prioritas pembangunan.
Saat ini, angka tersebut masih dalam proses verifikasi dan validasi dengan memperhitungkan potensi tambahan pendapatan serta kebutuhan belanja daerah.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menegaskan bahwa tambahan anggaran tersebut tidak akan dibagikan secara merata ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Pengalokasiannya diarahkan secara selektif kepada OPD atau wilayah yang sejalan dengan prioritas pembangunan nasional, visi-misi kepala daerah, RPJMD, serta kecamatan yang sebelumnya sempat mengalami penyesuaian anggaran.
“Skemanya nanti kita akan berikan kepada OPD yang memang sejalan dengan prioritas pembangunan, program nasional, visi misi, masih juga dalam RPJMD, dan juga termasuk kecamatan-kecamatan yang tadi sempat terpotong,” ujar Wahyu.
Selain struktur anggaran, pembahasan APBD 2027 juga fokus pada target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
Berdasarkan data terbaru Pemkot Malang, TPT tercatat turun menjadi 5,97 persen dari sebelumnya 6,10 persen. Memasuki tahun 2027, pemerintah mematok target maksimal TPT di kisaran 5,6 persen.
Untuk mencapai target tersebut, Pemkot Malang akan mengandalkan perluasan kesempatan kerja, masuknya investasi, peningkatan kompetensi pencari kerja, serta penguatan sektor informal dan ekonomi kreatif.
Wahyu mencatat bahwa banyak pekerja kini terserap di sektor informal dan ekonomi kreatif, dengan didukung oleh 17 subsektor ekonomi kreatif di Kota Malang yang perlu dioptimalkan pendataannya agar potret ketenagakerjaan daerah semakin utuh.
Selanjutnya, seluruh masukan fraksi DPRD dan data pendapatan yang dikonsolidasikan akan dibahas lebih detail sebelum Rancangan APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2027 resmi ditetapkan.
