BONE–Pemerintah Kabupaten Bone terus berinovasi dalam mengawal program nasional Makanan Bergizi Gratis (MBG) Prabowo–Gibran. Dalam waktu dekat, Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., MM memastikan akan meluncurkan Kebun MBG Terintegrasi, sebuah konsep yang menggabungkan produksi buah, sayuran, hingga hewan ternak dalam satu kawasan yang dikelola secara organik dan bebas kontaminasi kimia.
“Kebun MBG ini akan kita hadirkan di 27 kecamatan. Bahkan untuk wilayah perkotaan, kita akan manfaatkan lahan tidur agar bisa produktif,” ungkap Bupati Andi Asman.
Lebih jauh, konsep terintegrasi ini tidak hanya berfokus pada produksi pangan sehat, tetapi juga membangun rantai pasok yang kokoh melalui koperasi desa. Nantinya, koperasi desa bersama delapan pilar penggerak akan mengawal keberlanjutan program, yaitu: kepala desa/lurah, penyuluh pertanian, penyuluh gizi, penyuluh kesehatan, Babinsa, Bhabinkamtibmas, koperasi desa, dan Tim Terpadu Keamanan Pangan yang dikordinir Dinas Ketahanan Pangan.
Koperasi desa dalam kebun MBG terintegrasi memiliki posisi vital. Mereka akan berfungsi sebagai pengendali harga agar tidak terjadi lonjakan yang merugikan masyarakat. Selain itu, aktivitas ekonomi di desa akan hidup kembali karena melibatkan banyak unsur, mulai dari petani hingga pelaku usaha kecil.
“Kita ingin kebun MBG ini bukan hanya menopang gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi desa. Karena itu, pendanaannya tidak semata dari dana desa 20%, tetapi dipadukan dengan anggaran dari pusat, provinsi, maupun daerah,” jelas Bupati Asman.
Pemkab Bone merancang sumber pembiayaan kebun MBG terintegrasi secara berlapis. Program ini akan bersinergi dengan berbagai kegiatan pemerintah seperti P2L (Pekarangan Pangan Lestari), KWT (Kelompok Wanita Tani), B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman), Dasawisma, serta Hatinya PKK. Tak hanya itu, pendanaan juga akan diperkuat dari CSR, pengusaha lokal, perusahaan daerah, hingga swadaya masyarakat.
Dengan pola kolaborasi ini, Bupati Bone optimistis bahwa kebun MBG terintegrasi akan menjadi model baru kemandirian pangan yang tidak hanya menyehatkan generasi penerus, tetapi juga menumbuhkan ketahanan ekonomi berbasis desa.
“Semua OPD nanti akan bergerak. Kita ingin masyarakat merasakan manfaatnya langsung, baik dari sisi gizi maupun kesejahteraan,” pungkasnya. (*)