Kota Malang – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI mengajak masyarakat Malang untuk terus menjaga demokrasi dan stabilitas nasional.
Lantaran, wilayah Malang dinilai bisa menjaga stabilitas demokrasi ditengah gejolak unjuk rasa pada akhir Agustus 2025 lalu.
Deputi Bidang Politik dan Keamanan Kemenko Polkam, Heri Wiranto, melalui Asisten Deputi Organisasi Kemasyarakatan, Arudji Anwar menegaskan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat tetap terjamin.
Namun, kebebasan tersebut harus dijalankan secara bertanggung jawab agar tidak mengganggu demokrasi dan stabilitas nasional.
“Jadi kegiatan ini untuk memastikan hak demokrasi masyarakat terjamin. Mulai dari berserikat, berkumpul, hingga berekspresi, sebagaimana yang selalu disampaikan Presiden Prabowo Subianto,” kata Arudji.
Ia menegaskan, hak tersebut dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat (3). Meski begitu, penyampaiannya harus tetap menjaga ketertiban umum demi terjaganya stabilitas nasional.
Arudji juga menilai bahwa Kota Malang telah menjadi barometer nasional yang mampu menjaga stabilitas keamanan dalam berdemokrasi hingga puncaknya, stabilitas nasional terjaga.
“Tentu dalam menyampaikan ekspresi, harus bertanggung jawab. Jawa Timur, khususnya Malang, menjadi barometer. Pada akhir Agustus lalu sempat terjadi kekacauan di beberapa wilayah, namun Alhamdulillah Kota Malang aman terkendali,” ungkapnya.
Ia memandang bahwa kondusifitas Kota Malang saat itu tak lepas dari peran organisasi masyarakat yang turut menjaga keamanan wilayah Kota Malang. Sebagai mitra pemerinrah, organisasi masyarakat dinilai mampu menjaga kondusifitas dan penyampaian informasi kepada masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Jawa Timur, Eddy Supriyanto menilai kegiatan ini menjadi langkah positif untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat.
“Ormas memiliki irisan besar dengan pemerintah sebagai mitra membangun masyarakat, menjaga kondusifitas dan kerukunan. Sinergi ini penting agar lingkungan tetap nyaman dan pembangunan ekonomi bisa berjalan baik,” ucapnya.
Sebagai evaluasi atas kericuhan yang sempat terjadi akhir Agustus lalu, Eddy menekankan pentingnya memperkuat pendidikan ideologi bangsa sejak dini. Ia juga mendorong masyarakat lebih peduli terhadap kondisi di lapangan maupun informasi informasi yang belum pasti kebenarannya.
“Jika ada informasi yang berpotensi menimbulkan kerusuhan, segera koordinasi dengan aparat keamanan, baik TNI maupun Polri. Tentu ini untuk mencegah sekaligus menutup ruang bagi kelompok yang ingin memecah belah,” tandasnya.
