BONE–Dalam upaya untuk menjaga integritas dan keadilan pemilu, Ketua Komisioner Bawaslu Kabupaten Bone, Alwi, SE, menegaskan pentingnya peran pengawasan sebagai garda terdepan. Pernyataan ini disampaikan dalam acara publikasi dan dokumentasi pengawasa masa kampanye yang diselenggarakan di Novena Hotel pada Rabu, 27 Desember 2023.
Alwi menyatakan bahwa pengawasan pemilu bukan hanya sekadar pencegahan, tetapi juga penindakan yang tegas terhadap pelanggaran. “Kita ingin masyarakat memahami bahwa Bawaslu hadir untuk mencegah pelanggaran, dan bukan hanya sebagai penindak setelah terjadi pelanggaran,” ujarnya.
Dalam konteks kampanye, Alwi menyoroti pentingnya memastikan bahwa kegiatan reses tidak dicampuradukkan dengan kegiatan kampanye. “Pengawasan harus dilakukan secara ketat untuk mencegah kegiatan kampanye yang menggunakan sarana pemerintah atau bantuan pemerintah,” tambahnya.
Menanggapi momen kampanye yang sedang berlangsung, Alwi mengajak Bawaslu untuk hadir dalam setiap kegiatan terkait. “Bawaslu hadir bukan untuk melarang, melainkan untuk memastikan bahwa kampanye dilakukan secara adil dan tanpa pelanggaran,” tegas Alwi.
Lebih lanjut, Alwi menyoroti pentingnya menjaga netralitas dan kewajaran dalam kegiatan kampanye. “Para ASN dan perangkat di lokasi kampanye hanya boleh mendengarkan visi misi calon tanpa menggunakan atribut kampanye atau melakukan yel-yel kampanye,” paparnya.
Pentingnya pencegahan juga diungkapkan oleh Alwi, yang menekankan bahwa pihaknya tidak boleh alergi terhadap kritikan. “Kritikan adalah bagian dari pendewasaan. Kita perlu mendengar dan memahami setiap masukan yang membangun,” ujarnya.
Salah satu fokus Bawaslu adalah pemantauan perekrutan KPPS Bone. Alwi menyampaikan kendala utama yang dihadapi, yaitu kesadaran caleg dalam memberikan informasi selama kampanye, sehingga pengawasan seringkali kecolongan.
Dalam upaya mengatasi kendala tersebut, Alwi mengumumkan program patroli pengawasan yang lebih massif. “Kita akan masifkan patroli pengawasan untuk memastikan setiap tahapan pemilu berjalan dengan lancar dan adil,” ungkapnya.
Alwi juga mengingatkan seluruh pihak terkait pada aturan hukum yang mengatur proses pidana terkait pemilu, khususnya UU No 7 Tahun 2017 yang memberikan landasan hukum bagi proses tersebut.
Dengan terselenggaranya acara publikasi dan dokumentasi ini, Bawaslu Kabupaten Bone berkomitmen untuk menjaga integritas pemilu dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan untuk mewujudkan pemilu yang bersih, adil, dan demokratis.
Komisioner Bawaslu Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Rohzali Putra Badaruddin, SH, menyuarakan pentingnya kerjasama antara masyarakat dan lembaga pengawas pemilu dalam mengawasi pelaksanaan pemilu yang tertib dan sesuai dengan regulasi.
“Saya berharap ada sinergi positif, dan jaringan pengawas yang kuat,” ujar Rohzali.
Ia menegaskan bahwa partisipasi aktif dari masyarakat dalam melaporkan informasi dan dugaan pelanggaran sangat dibutuhkan untuk menjamin integritas pemilu.
Lebih lanjut, Rohzali juga menyampaikan kepekaannya terhadap pertanyaan yang kadang muncul terkait eksistensi keberadaan Bawaslu. “Saya sensitif ketika ada yang mempertanyakan eksistensi keberadaan Bawaslu. Namun yang pada intinya bahwa bagi masyarakat yang melapor adanya pelanggaran kampanye jangan berpikir kita mendapat apa, kita akan menciptakan pemilu yang tertib sesuai dengan regulasi,” tandasnya.
Bawaslu sebagai lembaga independen yang memiliki peran krusial dalam pengawasan pemilu, mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga integritas dan transparansi dalam setiap tahap pemilu. Rohzali menekankan bahwa setiap informasi dan dugaan pelanggaran yang diterima oleh Bawaslu akan ditindaklanjuti dengan serius untuk memastikan keberlanjutan proses pemilu yang adil dan jujur.
“Jangan ragu untuk melaporkan, dan jangan tunda. Semua informasi dan dugaan pelanggaran, dorong ke Bawaslu. Ini adalah tanggung jawab bersama untuk menciptakan pemilu yang bermartabat,” tambahnya.
Pernyataan Rohzali ini mencerminkan komitmen Bawaslu dalam menciptakan iklim pemilu yang sehat dan bebas dari pelanggaran. Masyarakat diharapkan dapat aktif berpartisipasi dalam proses pengawasan pemilu untuk bersama-sama memastikan pelaksanaan pemilu yang demokratis dan adil. (*)
