KEFAMENANU,- Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT) Yosep Falentinus Delasalle Kebo, S.IP, M.A., mengambil langkah berani dengan memperjuangkan status TTU kembali masuk sebagai daerah tertinggal.
Menurutnya, langkah ini adalah bentuk kejujuran terhadap kondisi daerah yang sesungguhnya, sekaligus upaya strategis untuk membuka akses lebih besar terhadap bantuan pemerintah pusat.
Dalam keterangannya, Bupati yang akrab disapa Falen ini menegaskan bahwa mempertahankan status “daerah maju” justru menjadi penghambat bagi percepatan pembangunan di TTU.
Dengan pengakuan realistis sebagai daerah tertinggal, berbagai program dan intervensi dari pemerintah pusat bisa kembali mengalir untuk memperbaiki sektor-sektor krusial.
“Proposal kita sudah berproses. Kita harus realistis. Menjadi daerah maju tapi tidak mendapat fasilitas apapun dari pusat tidak menguntungkan kita. Sebaliknya, sebagai daerah tertinggal, ada kewajiban pusat untuk ikut membantu,” ujar Bupati Falen.
Ia membeberkan sejumlah indikator yang memperkuat langkah tersebut. Di antaranya, perputaran ekonomi TTU yang masih di bawah 3 persen, jauh dari standar daerah maju yang seharusnya di atas 10 persen.
Selain itu, angka kemiskinan di TTU masih di atas 20,89 persen, mencerminkan tantangan berat yang dihadapi masyarakat.
“Kalau kita mau jujur, kita memang masih tertinggal. Stunting kita tinggi, kemiskinan kita tinggi, perputaran ekonomi rendah. Jadi mengapa harus bertahan dalam status yang tidak sesuai realita?” tandasnya.
Lebih lanjut, Bupati Falen menjelaskan bahwa ketergantungan Kabupaten TTU terhadap dana transfer pusat saat ini mencapai sekitar 93 persen. Sementara kontribusi pendapatan asli daerah terhadap APBD hanya sekitar 5,3 persen.
“Artinya, kita masih sangat bergantung. Karena itu, untuk mempercepat kemajuan TTU, kita harus ambil langkah berani, yaitu kembali menjadi daerah tertinggal,” tegasnya.
Sebagai perbandingan, ia menyinggung Kabupaten Belu yang masih berstatus daerah tertinggal meskipun memiliki pelabuhan, bandara, tingkat kemiskinan yang lebih rendah, dan perputaran ekonomi 6 persen.
“Kita harus akui keadaan kita. Ini bukan soal gengsi, tapi soal nasib masyarakat. Kita butuh intervensi pusat untuk memperbaiki banyak sektor,” katanya.
Bupati Falen berharap, dengan langkah ini, TTU bisa lebih cepat mengatasi berbagai persoalan fundamental dan benar-benar mencapai kemajuan yang nyata, bukan sekadar predikat di atas kertas.
