Kota Malang – Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mengeluarkan kebijakan yang membuat sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) setempat mengeluh.
Kebijakan tersebut berupa pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN di tengah bulan suci Ramadan menjelang.
Terlebih pemotongan TPP itu dilakukan dengan beberapa persyaratan salah satunya dengan melihat masa bekerja ASN.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang Asmualik mengatakan, ASN merupakan tumpuan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, untuk itu pemerintah memberikan TPP dengan harapan kenerja ASN semakin bagus.
“Jadi, TPP ASN merupakan peningkatan kesejahteraan yang diberikan kepada ASN harapannya kenerja ASN semakin bagus, maka pemerintah harus segera mencari solusi yang terbaik untuk bisa mengembalikan TPP seperti semula,” ucap pria yang juga sebagai anggota Komisi D, DPRD Kota Malang, saat dikonfirmasi awak media, Sabtu (7/3/2026).
Untuk itu, lanjut Asmualik, fraksi PKS DPRD Kota Malang mendorong Pemkot Malang untuk mencarikan solusi yang terbaik untuk bisa mengembalikan TPP seperti semula, karena kebijakan pemotongan TPP itu dinilai memberatkan karena kebutuhan menjelang lebaran meningkat.
“Kami dari DPRD kota malang mendorong kepada pemerintah untuk mencari solusi yang terbaik untuk bisa mengembalikan TPP seperti semula,” pintanya.
Selain itu, tambah Asmualik, pihaknya juga meminta Pemkot Malang untuk melakukan perbaikan sistem penerimaan daerah.
“Pemotongan itu (TPP ASN) tidak akan terjadi, jika Pemkot Malang melakukan perbaikan sistem penerimaan daerah, banyak caranya jika penerimaan pajak daerah secara digital, Parkir digital itu diperbaiki. Sehingga pendapatan daerah meningkat dan TPP bisa normal kembali,” tukasnya.
L
