Kepada Yth.
Kepala Kepolisian RI, Resort Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur
Saya seorang misionaris dari Mamsena, Insana Barat, Timor Tengah Utara (TTU). Belum genap setahun saya kembali ke tanah air, dari pengembaraan tugas misionaris di sejumlah negara di Eropa termasuk di Windhoek, Afrika Selatan.
Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada aparat penegak hukum, ijinkan saya untuk menyampaikan suara hati ini dengan penuh keprihatinan atas tindakan Penyitaan Sopi yang dilakukan secara masif oleh jajaran kepolisian. Tindakan ini telah menimbulkan luka kolektif di tengah masyarakat kecil yang menggantungkan hidup pada usaha penyulingan sopi. Tradisi yang telah berlangsung turun temurun dan melekat budaya dan nilai sosial.
Tuan Kapolres yang terhormat,
Sopi bukan sekadar minuman. Sopi adalah budaya. Sopi adalah identitas. Sopi adalah sumber nafkah.
Di balik jeriken sopi yang disita, ada dapur yang tak lagi mengepul, ada anak-anak yang mungkin tak lagi bisa melanjutkan sekolah. Sopi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari ritme hidup masyarakat Timor: dari pesta adat, relasi sosial, hingga mata pencaharian utama banyak keluarga.
Namun kami melihat ironi besar ketika penyuling sopi diburu seperti kriminal, pelaku kejahatan besar justru dibiarkan bebas berkeliaran. Di desa-desa kami, pencurian sapi telah menjadi hantu yang tak pernah ditangani serius. Pembalakan liar (illegal logging) terus merampas hutan kami, menyebabkan banjir dan kekeringan. Manipulasi terhadap para pekerja yang berakibat perdagangan manusia (human trafficking), perdagangan gelap lintas batas dari BBM, sembako, hingga barang-barang elektronik ilegal, telah menjadi rahasia umum. Tapi, mengapa penegakan hukum seolah lumpuh di hadapan anda?
Dan bagaimana dengan korupsi?
Mulai dari penyelewengan dana desa, proyek fiktif, mark-up anggaran, hingga korupsi di level birokrasi atas, semua itu seperti tak tersentuh hukum. Kepala desa yang memperkaya diri, oknum pejabat yang bermain proyek, hingga elite-elite yang mengorupsi dana rakyat, semua itu nyata dan berlangsung lama. Tapi anehnya, yang ditangkap dan disita justru rakyat kecil dengan jeriken sopi. Yang dihukum justru para pekerja seks komersial di losmen-losmen sederhana.
Saya ingin bertanya kepada Tuan Kapolres:
Apakah menyuling sopi lebih kriminal daripada mencuri dana bansos?
Apakah rakyat kecil lebih berbahaya daripada elit yang korup dan mengkhianati amanah rakyat?
Apakah hukum hanya diturunkan untuk menakut-nakuti yang lemah, bukan untuk menertibkan yang kuat?
Saya tidak membela pelanggaran hukum, tapi saya dan mungkin juga Masyarakat TTU mengecam keras penegakan hukum yang timpang, tebang pilih, dan tidak berpihak pada rasa Keadilan.
Jika sopi harus diatur, aturlah secara bijak.
Jika ada kekhawatiran soal distribusi, mari duduk bersama dan edukasi Aina-Ama, Ole-Tata di Kuan Bale. Tapi jangan jadikan mereka kambing hitam ketika masalah besar justru dibiarkan.
Saya pikir logis bahwa hal ini sangat mendesak bagi Tuan Kapolres:
1. Hentikan penyitaan sopi secara semena-mena tanpa pendekatan budaya dan sosial.
2. Alihkan fokus penegakan hukum pada kejahatan besar: pencurian sapi, illegal logging, kasus-kasus human trafficking, perdagangan gelap, narkotika, dan korupsi.
3. Dorong Pemda TTU dan DPRD TTU untuk membuat Perda yang adil dan melindungi kearifan lokal, bukan mematikan sumber kehidupan masyarakat.
4. Bangun ruang dialog, edukasi, dan regulasi bersama masyarakat, bukan ruang intimidasi dan ketakutan.
Aparat negara semestinya hadir sebagai pelindung rakyat, bukan sebagai alat ketidakadilan. Bila suara Masyarakat kecil diabaikan, maka janganlah heran bila gelombang protes demi keadilan akan terus gaungkan: Bukan sopi yang kami lawan, tapi ketimpangan hukum yang menghancurkan kepercayaan rakyat.
Frater Yansen Sanit, CMM
Suara Anak TTU di Tanah Rantau yang berhasil sekolah karena hasil jual Sopi Kampung
