BONE– Mengawali tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Bone langsung menekan pedal gas. Komitmen untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak sekadar menjadi jargon, tetapi diwujudkan melalui langkah konkret dengan menggelar rapat penguatan bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu PAD.
Rapat strategis tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, MM, didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Bone H. Andi Saharuddin, dan berlangsung di Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bone, Jumat, 2 Januari 2026.
Turut hadir dalam forum penting tersebut Kepala Bapenda Bone Ir. H. Muh. Angkasa, M.Si, Asisten II Setda Bone Ir. Andi Amran, M.Si, Staf Ahli Bupati Bone A. Arman Bobby, SSTP., M.Si, serta seluruh kepala dinas dan badan selaku pemangku kebijakan OPD pengelola PAD.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Bone menegaskan bahwa rapat ini menjadi momentum evaluasi sekaligus pemetaan strategi untuk menjawab target PAD Kabupaten Bone tahun 2026 yang kian menantang. Ia secara terbuka memaparkan capaian dan kekurangan realisasi PAD dari sejumlah OPD yang dinilai belum maksimal.
Beberapa OPD menjadi sorotan, di antaranya Dinas Perhubungan yang dari target pokok Rp2,2 miliar dan target perubahan Rp3,6 miliar, baru merealisasikan Rp1,6 miliar. Realisasi tersebut setara 75,41 persen pada target pokok dan hanya 46,36 persen pada target perubahan.
Kemudian Dinas Perdagangan, dengan target pokok Rp3,1 miliar dan target perubahan Rp21 miliar, mencatat realisasi Rp3,4 miliar. Capaian ini tergolong over target pada target pokok yakni 107,18 persen, namun masih rendah pada target perubahan yang hanya mencapai 15,94 persen.
Sementara itu, Dinas Pariwisata menunjukkan kinerja yang relatif positif. Dari target pokok Rp650 juta dan target perubahan Rp925 juta, realisasi mencapai Rp704 juta, atau 108,42 persen pada target pokok dan 76,19 persen pada target perubahan. Hal serupa juga terjadi pada Dinas BMCKTR, dengan target pokok Rp1,8 miliar dan target perubahan Rp4,6 miliar, realisasi mencapai Rp2,8 miliar atau 153,47 persen pada target pokok dan 60,11 persen pada target perubahan.
“Selebihnya, rata-rata OPD sudah over 100 persen pada target pokok dan pada target perubahan sudah tembus di angka 80 persen ke atas,” ungkap Wakil Bupati.
Secara akumulatif, dari 14 OPD pengampu PAD, target pokok sebesar Rp340 miliar dan target perubahan Rp418 miliar berhasil direalisasikan sebesar Rp365 miliar. Artinya, capaian PAD Kabupaten Bone mencapai 107,53 persen pada target pokok dan 87,30 persen pada target perubahan.
Memasuki tahun 2026, tantangan semakin besar. Pemerintah Kabupaten Bone menargetkan PAD sebesar Rp494 miliar, meningkat signifikan dari tahun sebelumnya. Untuk mencapai target tersebut, Wakil Bupati menekankan pentingnya penguatan regulasi sebagai fondasi utama kerja OPD.
“Segala kebutuhan regulasi, baik Peraturan Bupati maupun surat keputusan, harus kita siapkan. Kita juga harus tegas terkait penggunaan bahu jalan. Perkembangan bangunan semakin pesat dan sudah banyak yang melanggar,” tegasnya.
Selain penertiban, perluasan objek pajak juga menjadi fokus utama, khususnya pajak parkir yang dinilai masih memiliki potensi besar namun belum tergarap secara optimal. Wakil Bupati meminta OPD terkait untuk lebih kreatif dan berani melakukan terobosan.
Tak hanya soal regulasi dan objek pajak, aspek Sumber Daya Manusia (SDM) turut menjadi perhatian serius. OPD diminta tidak ragu mengajukan dukungan anggaran jika program yang diusulkan memiliki potensi nyata dalam mendongkrak PAD.
Rapat penguatan ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemkab Bone serius menata strategi sejak awal tahun. Dengan sinergi antar-OPD, regulasi yang kuat, serta optimalisasi potensi daerah, target PAD 2026 diharapkan tidak hanya tercapai, tetapi mampu menjadi pendorong utama percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bone.
Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bone mengalami kenaikan signifikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun anggaran 2026. Kenaikan target tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimiliki masing-masing OPD.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bone mencatat lonjakan target PAD dari sebelumnya Rp134 miliar menjadi Rp166 miliar. Kenaikan ini menjadi indikator utama penguatan sektor pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi.
Dinas Perhubungan juga mengalami peningkatan target yang cukup tajam, dari Rp2,2 miliar menjadi Rp8,6 miliar. Target tersebut bersumber dari retribusi parkir di tepi jalan umum sebesar Rp6,2 miliar, tempat khusus parkir Rp33 juta, serta pelayanan kepelabuhanan sebesar Rp2,4 miliar.
Sementara itu, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menaikkan target PAD dari Rp120 juta menjadi Rp677 juta. Peningkatan ini ditopang oleh pendapatan dari Rumah Potong Hewan (RPH) sebesar Rp177 juta dan tempat pelelangan hewan sebesar Rp500 juta.
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang (BMCKTR) mencatat kenaikan paling signifikan, dari target awal Rp1,8 miliar melonjak menjadi Rp11 miliar. Pendapatan tersebut berasal dari sewa alat berat sebesar Rp49,5 juta, penyewaan bangunan Rp2,2 juta, serta persetujuan bangunan gedung (PBG) yang ditargetkan mencapai Rp11,1 miliar.
Dinas Perikanan turut mengalami kenaikan target dari Rp150 juta menjadi Rp419 juta, seiring optimalisasi layanan dan potensi sektor kelautan dan perikanan. Dinas Kesehatan Kabupaten Bone juga mencatat lonjakan target yang sangat besar, dari target pokok Rp43 miliar meningkat menjadi Rp255 miliar. Pendapatan ini bersumber dari BLUD sebesar Rp57 miliar, pelayanan kesehatan puskesmas Rp20 juta, pelayanan kesehatan Pancaitana Rp30 juta, Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Rp530 juta, serta RSUD yang ditargetkan menyumbang Rp146 miliar.
Di sektor pariwisata, Dinas Pariwisata menaikkan target PAD dari Rp650 juta menjadi Rp925 juta. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) juga meningkatkan target dari Rp500 juta menjadi Rp1,2 miliar. Adapun Dinas Perdagangan melonjak dari Rp3,1 miliar menjadi Rp21,4 miliar, yang bersumber dari retribusi pasar Rp3 miliar, retribusi pasar grosir/pertokoan Rp86 juta, retribusi tempat khusus parkir Rp40 juta, serta hasil penjualan gedung dan bangunan yang mencapai Rp18 miliar.
Selain itu, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bone menaikkan target PAD dari Rp22 miliar menjadi Rp27 miliar. Secara keseluruhan, peningkatan target PAD lintas OPD ini diharapkan mampu memperkuat kemandirian fiskal daerah serta mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Bone. (*)
