KEFMENANU,- Sebagai bagian dari komitmen kehadiran negara di daerah perbatasan, Kodim 1618/TTU menyalurkan bantuan sosial berupa paket sembako kepada masyarakat pedesaan dan perbatasan. Bantuan tersebut berasal dari Mabes TNI dan disalurkan melalui Kodim setempat.
Pada Rabu, 10 Desember 2025, Komandan Kodim 1618/TTU, Letkol Arm Didit Prasetyo Purwanto, bersama Ketua Persit KCK Cab. XIX Dim 1618, Ny. Sherly Didit Prasetyo Purwanto, menyerahkan secara langsung 100 paket sembako di dua desa di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Desa Lanaus, Kecamatan Insana Tengah, dan Desa Kiuola, Kecamatan Noemuti.
Penyaluran ini bagian dari program Binfungtaswilnas Tahun 2025 sebuah upaya TNI memperkuat wilayah perbatasan dengan pendekatan sosial, bukan hanya aspek pertahanan.
Menurut Letkol Purwanto, Kodim 1618/TTU hanyalah perpanjangan tangan negara perannya memastikan paket dari Mabes TNI tiba tepat waktu, tepat sasaran, dan benar-benar bermanfaat. Tak hanya dilakukan secara terpusat, penyaluran juga dilakukan secara door-to-door, terutama kepada lansia atau warga yang kesulitan hadir.
Dia menekankan bahwa bantuan ini bukan sekadar distribusi barang, melainkan wujud kepedulian dan komitmen TNI untuk selalu berada bersama rakyat mendengar langsung situasi lapangan, kondisi masyarakat, serta aspirasi yang mereka hadapi.
Kedatangan Dandim dan rombongan disambut hangat oleh masyarakat di kedua desa. Warga menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian nyata dari TNI yang hadir langsung ke kampung mereka.
Seorang tokoh masyarakat, Bapak Yosep, mengatakan bantuan tersebut membuat warga merasa diperhatikan, didengar, dan tidak berjalan sendiri. Kehadiran TNI dianggap membawa harapan baru serta memperkuat rasa aman dan kebersamaan di wilayah perbatasan.
Penyaluran 100 paket sembako ini sejalan dengan skala yang lebih besar baru-baru ini TNI menyalurkan sekitar 3.500 paket sembako ke 27 titik di wilayah perbatasan Kabupaten TTU, sebagai bagian dari Binfungtaswilnas 2025.
Langkah ini menunjukkan bahwa upaya pembangunan dan kesejahteraan di kawasan perbatasan tidak hanya mengandalkan pemerintah daerah atau pembangunan fisik, tetapi juga dukungan langsung dari institusi pertahanan dengan mengedepankan kemanunggalan TNI–Rakyat.
