JAKARTA–Dalam semangat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam peningkatan kesejahteraan sosial, Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, SP., MM., melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Sosial Republik Indonesia, Jalan Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat, pada Selasa (15/4/2025).
Kunjungan ini bertujuan untuk menjalin koordinasi lebih lanjut terkait implementasi Program Sekolah Rakyat, salah satu program strategis Kemensos RI yang mengusung pendidikan inklusif dan pemberdayaan masyarakat marjinal.
Turut mendampingi Wakil Bupati dalam pertemuan tersebut adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bone, Drs. A. Mappangara, MM, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bone.
Rombongan Pemerintah Kabupaten Bone disambut langsung oleh Herman Koeswara, Kepala Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas Kemensos RI, serta Budi Satriyo, Plt. Kepala Biro Perencanaan Kemensos RI.
Rapat tersebut menjadi langkah awal yang penuh makna, menandai komitmen Pemkab Bone dalam mendukung program Kementerian Sosial RI yang tertuang dalam surat dengan Nomor: S-33/MS/PR.04.01/3/2025, bertanggal 11 Maret 2025. Tujuannya jelas mengentaskan kemiskinan lewat akses pendidikan yang merata dan terjangkau.
Wakil Bupati Bone juga menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk menjadi bagian dari transformasi sosial melalui pendidikan berbasis masyarakat. “Sekolah Rakyat adalah solusi nyata untuk menjangkau mereka yang belum tersentuh pendidikan formal. Kami siap menjadi mitra aktif dalam implementasinya di Bone,” ujar Andi Akmal dengan optimis.
“Kami mendiskusikan dan menentukan lokasi yang sesuai dengan kriteria pembangunan Sekolah Rakyat. Pemerintah pusat akan menanggung pembangunan gedung, sedangkan pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pendukung seperti akses jalan,” ungkap Andi Akmal Pasluddin usai memimpin rapat.
Sekolah Rakyat ini direncanakan dibangun di atas lahan seluas 5 hektare, menyasar anak-anak dari keluarga miskin di Kabupaten Bone. Salah satu lokasi yang kini menjadi perhatian serius adalah Lingkungan Labekku, Kelurahan Majang, Kecamatan Tanete Riattang Barat—kawasan bekas tempat pembuangan sampah yang kini tidak lagi difungsikan.
“Inilah bentuk transformasi nyata—dari lahan tak bernilai menjadi pusat harapan masa depan,” ujar Kadis Sosial Bone, Andi Mappangara, dengan semangat.
Ia juga menyampaikan bahwa Bone termasuk salah dua kabupaten di Sulawesi Selatan yang akan disurvei langsung oleh tim dari Kementerian PUPR pada 11 April 2025. “Harapan kami, lahan yang kami siapkan bisa diterima. Sekolah ini bisa menjadi jalan keluar dari lingkaran kemiskinan,” tambahnya.
Konsep Sekolah Rakyat ini cukup ambisius: sebuah kawasan pendidikan terpadu berasrama yang mencakup pendidikan dari jenjang SD hingga SMA, dengan kapasitas hingga 600 siswa. Fasilitasnya akan meliputi asrama, ruang belajar, dan area pelatihan. Pemerintah pusat bertanggung jawab atas pembangunan fisik dan penggajian tenaga pendidik, sementara pemerintah daerah menyediakan infrastruktur pendukung.
Program ini berada di bawah payung Kementerian Sosial Republik Indonesia, yang memprioritaskan pendidikan sebagai alat utama pemberdayaan masyarakat miskin.
Sekolah Rakyat bukan sekadar bangunan, tetapi simbol harapan. Harapan bagi anak-anak yang sebelumnya tak melihat cahaya masa depan karena keterbatasan ekonomi. Dengan kolaborasi lintas OPD dan dukungan pusat, Kabupaten Bone selangkah lebih dekat untuk mewujudkan impian besar ini. (*)
