Kota Malang – Baru-baru ini terjadi perkelahian antara dua siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN 28) Kota Malang yang mengakibatkan satu siswa mengalami cedera ringan di bagian hidung.
Peristiwa itu seketika menjadi sorotan anggota Komisi D, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang H. Asmualik, S.T.
Lantaran dapat mencoreng citra Kota Malang yang telah mendapat predikat Kota Pendidikan.
Untuk itu, pria yang juga sebagai Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Malang, meminta l Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) untuk mengevaluasi sistem pengawasan di sekolah-sekolah agar kejadian serupa tidak terulang.
“Sebagai anggota dewan, saya sangat prihatin. Peristiwa tersebut menunjukkan lemahnya sistem pembinaan karakter dan pengawasan di lingkungan pendidikan. Untuk itu, Pemerintah harus serius menangani itu, agar tidak ada lagi perkelahian antar siswa di sekolah,” ucapnya, Senin (13/10/2025).
Asmualik menegaskan, bahwa sekolah l seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman, serta menyenangkan bagi peserta didik.
“Seperti halnya perusahaan yang wajib menerapkan sistem keselamatan kerja, sekolah juga harus memiliki standar keamanan bagi siswa, termasuk mencegah potensi konflik atau perkelahian,” jelasnya.
Asmualik menambahkan, setiap insiden di lingkungan pendidikan harus menjadi bahan evaluasi serius bagi pihak sekolah dan Disdikbud. Jika ditemukan kelalaian dalam pengawasan, maka perlu ada tindakan tegas dan pembinaan khusus.
“Kejadian seperti ini bisa dijadikan indikator untuk menilai efektivitas sistem pendidikan dan pengawasan di sekolah. Harapannya, Kota Malang bisa menuju lingkungan belajar yang aman dan zero kekerasan,” tegasnya.
Sebagai informasi, peristiwa Perkelahian dua siswa SMPN 28 Kota Malang tersebut terjadi saat jam istirahat, Kamis (9/10/2025) lalu.
Perkelahian itu mengakibatkan satu siswa mengalami cedera ringan di bagian hidung, dan pihak sekolah langsung melakukan mediasi dengan menghadirkan kedua orang tua siswa, guru, dan perangkat kelurahan, dan disepakati perdamaian secara kekeluargaan, dan pelaku bersedia menanggung biaya pengobatan korban.
