BONE– Pemerintah Kabupaten Bone menerima Kunjungan Kehormatan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam rangka koordinasi dan penyampaian rencana kegiatan operasi hulu migas di wilayah Kabupaten Bone.
Rombongan SKK Migas disambut hangat oleh Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., MM, didampingi Pj. Sekretaris Daerah Bone, serta jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Bone Selasa, 13 Januari 2026.
Pemerintah Kabupaten Bone menerima pemaparan lanjutan rencana kegiatan operasi hulu migas yang akan dilaksanakan pada tahun ini oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Wilayah Kerja Sengkang bersama SKK Migas. Paparan tersebut disampaikan langsung oleh Farid di hadapan Bupati Bone, didampingi Dedi Hidayat yang mewakili SKK Migas selaku manajemen pengelola hulu migas.
Dalam pemaparannya, Perwakilan dari SKK Migas selaku Kontraktor Farid mengungkapkan bahwa rencana kerja tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya dengan Wakil Bupati Bone pada November tahun lalu. Saat itu, pihak KKKS telah menyampaikan gambaran awal program kerja yang kini memasuki tahap lanjutan untuk dilaksanakan pada tahun berjalan.
“Pada November lalu kami sudah bertemu dengan Pak Wakil Bupati untuk melaporkan rencana kerja tahun ini. Hari ini kami izin melaporkan tindak lanjut dari program yang telah kami sampaikan dan Insyaallah akan kami laksanakan tahun ini,” ujar Farid di hadapan Bupati Bone.
Farid menjelaskan, sebagai kontraktor kerja sama sektor migas, pihaknya memiliki kontrak langsung dengan pemerintah melalui SKK Migas untuk mengembangkan Wilayah Kerja Sengkang. Wilayah kerja tersebut mencakup Kabupaten Wajo dan Kabupaten Bone, dengan sejarah produksi gas yang telah dimulai sejak tahun 1997 di Lapangan Kampung Baru.
Gas bumi yang diproduksi dari wilayah tersebut selama ini diserap oleh PLN untuk pemenuhan kebutuhan listrik di Sulawesi Selatan, sehingga keberadaan industri hulu migas di Wilayah Kerja Sengkang memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan energi regional.
Memasuki tahun ini, KKKS Wilayah Kerja Sengkang merencanakan kegiatan pengeboran sebanyak lima sumur. Dari jumlah tersebut, empat sumur akan dibor di wilayah Kabupaten Wajo, sementara satu sumur direncanakan akan dibor di Kabupaten Bone.
“Untuk Bone bisa dikatakan ini baru, karena tahun ini menjadi awal dimulainya kegiatan pengeboran di wilayah Kabupaten Bone,” jelas Farid.
Namun sebelum pengeboran dilakukan, tahapan awal yang wajib dilalui adalah pengumpulan data teknis. Kegiatan ini dilakukan melalui survei dan aktivitas teknik yang dikenal sebagai kegiatan seismik atau pencarian data bawah permukaan. Pada tahun ini, kegiatan tersebut akan dilaksanakan baik di wilayah Wajo maupun Bone.
Sejumlah kecamatan dan desa di Kabupaten Bone telah diidentifikasi sebagai lokasi yang akan menjadi area kegiatan teknik. Identifikasi tersebut dilakukan melalui survei awal tingkat kabupaten guna memastikan kesiapan wilayah sebelum masuk ke tahap pengeboran.
Farid menambahkan, rencana pengeboran di Kabupaten Bone ditargetkan dapat dimulai pada pertengahan tahun. Namun demikian, pelaksanaannya sangat bergantung pada proses pemenuhan ketentuan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
“Kenapa baru bisa dimulai pertengahan tahun, karena ini terkait LP2B. Sebagaimana di Wajo, kami sudah melaksanakan cetak sawah sebagai lahan pengganti. Dua sumur yang kami bor tahun lalu sudah diikuti dengan cetak sawah dan saat ini penanaman padi sudah berjalan,” paparnya.
Skema yang sama, lanjut Farid, akan diterapkan di Kabupaten Bone. Pihak KKKS akan mengajukan permohonan alih fungsi lahan sesuai ketentuan, yang kemudian akan diganti dengan lahan sawah baru dua hingga tiga kali lipat, tergantung kondisi lahan yang digunakan untuk pengeboran.
Setelah proses penggantian lahan pertanian disetujui, barulah dilakukan persiapan lahan pengeboran, yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pengeboran sumur migas.
“Insyaallah, bila seluruh proses berjalan sesuai program kerja dan mendapat dukungan dari pemerintah daerah serta seluruh pihak terkait, kegiatan pengeboran di Bone dapat segera kami mulai,” tutup Farid.
Sementara itu, Kepala Departemen Operasi SKK Migas, Dedy Hidayat, dalam pemaparannya di hadapan Bupati Bone dan jajaran Pemerintah Kabupaten Bone, mengungkapkan bahwa dirinya hadir mewakili manajemen SKK Migas yang berkantor di Balikpapan dan membawahi dua wilayah strategis, yakni Kalimantan dan Sulawesi.
“Wilayah kerja migas ini pada dasarnya merupakan desain pemerintah pusat. Pemerintah menunjuk kontraktor dan memberikan wilayah kerja yang hamparannya cukup luas,” ujar Dedy.
Ia menambahkan, kegiatan hulu migas yang direncanakan bukanlah proses instan, melainkan melalui tahapan panjang dan terukur. Salah satu tahapan krusial adalah survei seismik, yang bertujuan memastikan keberadaan cadangan hidrokarbon sebelum dilakukan pengeboran.
“Survei seismik ini mau tidak mau harus dilakukan, karena kita harus memastikan apakah lokasi tersebut benar-benar memiliki cadangan hidrokarbon,” jelasnya.
Menurut Dedy, potensi hidrokarbon di wilayah Bone diperkirakan lebih dominan berupa gas. Jika nantinya terbukti secara teknis dan ekonomis dapat diproduksikan, maka manfaatnya akan sangat luas, baik bagi daerah maupun masyarakat.
“Harapan kami besar, mudah-mudahan ada cadangan hidrokarbon. Kalau sudah bisa diproduksi, tentu akan memberikan tambahan pendapatan daerah,” katanya.
Lebih jauh, Dedy menjelaskan bahwa pemanfaatan gas juga berpotensi memperkuat pasokan energi untuk kebutuhan kelistrikan. Ia mencontohkan pengalaman di Kabupaten Wajo, di mana kehadiran suplai gas mampu mengurangi pemadaman listrik yang sebelumnya kerap terjadi.
Tak hanya itu, pengembangan migas juga diyakini akan memicu tumbuhnya industri turunan, seperti industri energi dan jaringan gas kota, yang pada akhirnya membuka lapangan kerja baru dan menggerakkan perekonomian lokal.
Dalam kesempatan tersebut, Dedy juga menegaskan komitmen SKK Migas terhadap perlindungan lahan pertanian, khususnya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Ia menuturkan bahwa mekanisme pengelolaan LP2B telah diterapkan di sejumlah daerah seperti Wajo, Indramayu, dan Bojonegoro dengan hasil yang baik.
“Kalau memang ada lahan pertanian atau irigasi yang terdampak, kami wajib mengganti hingga tiga kali lipat dan menyiapkan lahan pengganti berupa sawah yang siap dikelola,” tegasnya.
Melalui pertemuan ini, SKK Migas berharap memperoleh dukungan sekaligus arahan dari Bupati Bone dan jajaran pemerintah daerah agar seluruh tahapan kegiatan dapat berjalan sesuai ketentuan, transparan, dan memberi manfaat optimal bagi daerah.
“Tujuan besar kami sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto terkait ketahanan energi nasional. Ini adalah bagian awal dari langkah besar menuju kemandirian energi,” pungkas Dedy.
Bupati Bone, H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., MM, menyambut hangat kehadiran para pemangku kepentingan dan calon investor yang datang membawa harapan baru bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Di hadapan para tamu, Bupati menegaskan bahwa Kabupaten Bone membuka diri terhadap investasi berskala besar yang diyakini mampu mendorong kesejahteraan masyarakat secara luas.
Menurutnya, peluang investasi yang tengah dibahas bukanlah proyek biasa. Nilainya diperkirakan bisa mencapai ratusan miliar rupiah, dengan dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah.
“Kami menyambut baik kehadiran Bapak Ibu semua. Ini kabar gembira bagi Kabupaten Bone. Investasi ini bukan hanya tentang nilai ekonomi, tapi tentang bagaimana masyarakat kami bisa ikut merasakan manfaatnya secara langsung,” ungkap Bupati.
Bupati Bone juga menekankan pentingnya percepatan proses administrasi lintas kementerian. Ia mengungkapkan bahwa koordinasi intensif telah dilakukan, termasuk dengan kementerian terkait, guna memastikan seluruh tahapan berjalan lebih cepat tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku.
“Dalam perjalanan, bahkan saat di bandara, kami terus berkomunikasi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Pertanian. Saya meminta agar proses verifikasi administrasi dan rekomendasi dipercepat karena ini menyangkut kebutuhan masyarakat dan kepentingan bangsa,” jelasnya.
Lebih jauh, Bupati menyampaikan bahwa pemerintah daerah siap melaporkan langsung kepada Menteri Pertanian terkait langkah percepatan tersebut, terutama karena sudah ada persetujuan awal untuk mendahului kegiatan yang berdampak langsung pada masyarakat.
Tak kalah penting, aspek penyerapan tenaga kerja lokal menjadi perhatian utama. Bupati Andi Asman mengungkapkan bahwa di Kabupaten Bone masih terdapat sekitar 4.000 kepala keluarga yang masuk kategori kurang mampu. Ia berharap kehadiran investasi ini mampu membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat setempat.
“Kami berharap ada kontribusi nyata, baik secara resmi melalui pemerintah maupun secara perorangan dan keluarga. Tenaga kerja dari keluarga kurang mampu harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Untuk mendukung hal tersebut, Pemkab Bone menyatakan kesiapan memfasilitasi pelatihan tenaga kerja, meski saat ini belum memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) sendiri. Pemerintah daerah berkomitmen memberikan dukungan penuh agar masyarakat lokal memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri.
“Silakan sampaikan kebutuhan tenaga kerja seperti apa. Kami siap menyiapkan pelatihan, agar tenaga kerja kami bisa diterima dan bekerja dengan baik. Tujuannya satu, mengurangi beban ekonomi keluarga dan meningkatkan taraf hidup masyarakat,” pungkasnya.
Dengan semangat kolaborasi antara pemerintah, investor, dan masyarakat, Bupati Bone optimistis investasi ini akan menjadi tonggak penting menuju kemandirian ekonomi daerah sekaligus kontribusi nyata bagi pembangunan nasional. (*)
