Malang, ZonaNusantara – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menduga insiden dugaan keracunan makanan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Malang dipicu oleh mutu bahan baku yang kurang baik serta penyimpanan yang menyalahi Standar Operasional Prosedur (SOP).
Dugaan tersebut mengemuka menyusul puluhan siswa SMK Kesehatan Adi Husada Malang dan TK Dharma Bakti Pertiwi mengalami gejala keracunan pada Selasa (17/11/2026).
“Saya melihat memang terkait kedisiplinan menjalankan SOP. Di Kota Malang kemarin kami menduga bahan bakunya tidak dalam kualitas yang terlalu baik, kemudian disimpan juga tidak sesuai SOP,” ujar Sudaryono saat ditemui awak media dalam kunjungan kerjanya di Malang, Sabtu (21/11/2026).
Sudaryono menilai peristiwa tersebut seharusnya bisa dicegah jika dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) konsisten menerapkan standar pengadaan dan pengolahan pangan. Ia mengingatkan pengelola dapur agar tidak mengorbankan kualitas makanan demi menekan biaya.
Menurutnya, kerap muncul celah ketika ada oknum di internal dapur yang berupaya memperbesar margin keuntungan dengan memilih bahan baku berkualitas rendah.
“Seharusnya dapur SPPG tidak boleh mengambil keuntungan dari bahan baku. Misalnya bahan baku Rp10 ribu harus dibeli dengan kondisi sesuai kualitas yang baik dan harga baik. Semestinya tidak ada masalah, cuma kadang ada oknum tertentu yang ada di dapur menginginkan keuntungan lebih dengan cara mengambil untung dari bahan baku,” katanya.
Guna mencegah kejadian berulang, BGN memperketat pengawasan operasional dapur SPPG.
Salah satu langkahnya adalah menggelar apel daring hingga dini hari untuk mengawal seluruh alur penyediaan makanan, mulai dari seleksi bahan baku, pengolahan, pengemasan, distribusi, hingga batas aman konsumsi bagi penerima manfaat.
Sudaryono menyebut mayoritas dapur SPPG sebenarnya telah beroperasi sesuai ketentuan.
Namun, ia menegaskan BGN tidak akan mentoleransi pelanggaran standar keamanan pangan, termasuk dapur yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).
“Intinya kami tertibkan dan kami tidak segan dapur MBG yang tidak sesuai standar, tidak memiliki sertifikat higienis dan sanitasi, kami akan tutup,” tegasnya.
Selain kualitas bahan dan kepatuhan SOP, BGN juga meninjau kesesuaian antara kapasitas dapur dan jumlah porsi yang diproduksi.
Ketimpangan antara kapasitas dan beban kerja dikhawatirkan memicu keterlambatan pengiriman sekaligus menurunkan kelayakan makanan sebelum sampai ke tangan siswa.
“Jangan sampai dapur kecil tapi porsinya banyak, dari situ akan ada delay. Sehingga itu disinyalir bisa berbahaya karena makanannya rawan rusak,” pungkas Sudaryono.






