Kota Malang, ZonaNusantara – Sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di Kota Malang mendapat sorotan tajam terkait aspek perencanaan dan efektivitas penggunaan anggaran.
Pemerhati Tata Pemerintahan Malang Raya, Awangga Wisnuwardhana, menilai beberapa proyek yang dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang terkesan dipaksakan demi menyerap anggaran tanpa kajian jangka panjang yang matang.
Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah proyek perbaikan drainase perkotaan di Jalan Raya Langsep.
Pria yang akrab disapa Angga ini menyayangkan adanya pengerjaan ulang pada saluran tersebut dalam kurun waktu yang relatif singkat.
“Di Jalan Raya Langsep itu belum terlalu lama dilakukan perbaikan saluran drainase menggunakan U-ditch berukuran kecil. Namun pada tahun 2026 ini, dilakukan lagi pembongkaran dan perbaikan dengan mengganti ukuran U-ditch yang lebih besar,” ujar Angga, Sabtu (21/11/2026).
Menurut Angga, pola pembangunan bongkar-pasang tersebut mencerminkan lemahnya visi perencanaan jangka panjang dari dinas teknis.
Angga menilai langkah tersebut tidak efisien dan berpotensi merugikan keuangan daerah yang bersumber dari pajak warga.
“Hal ini menunjukkan tidak ada visi dan misi jauh ke depan agar manfaat pembangunan bisa dinikmati dalam jangka panjang. Pola seperti ini sama saja dengan membuang-buang anggaran tahun sebelumnya, padahal itu berasal dari uang pajak masyarakat,” tegasnya.

Selain persoalan drainase di Jalan Raya Langsep, Angga juga menyoroti proyek pembenahan trotoar di Jalan Kahuripan yang masuk dalam kawasan Kayutangan Heritage.
Pekerjaan jalur pedestrian sepanjang sekitar 105 meter di masing-masing sisi jalan tersebut merupakan bagian dari penataan lingkungan kawasan heritage melalui Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
“Perbaikan pedestrian itu bagus, tapi pelaksanaannya itu jangan langsung di sebelah kanan dan kiri, karena berada di titik strategis, cukup mengganggu kelancaran dan kenyamanan para pengguna jalan yang melintas di pusat kota,” kata mahasiswa Magister Hukum Universitas Wisnuwardhana tersebut.
Angga berharap Pemerintah Kota Malang, khususnya DPUPRPKP, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap setiap tahapan perencanaan proyek fisik ke depannya.
Dengan demikian, pembangunan tidak sekadar berorientasi pada serapan anggaran, melainkan benar-benar tepat guna, berkelanjutan, dan meminimalkan dampak gangguan bagi masyarakat.






