Kota Malang – Adanya Instruksi Presiden (Impres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran Pemerintah Daerah (Pemda) yang diterbitkan oleh Presiden Prabowo Subianto akan berdampak pada perputaran ekonomi.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, H. Asmualik, ST., saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Kamis (13/2/2025).
Menurut Asmualik, dengan adanya Inpres tersebut pemerintah daerah (Pemda ) dalam hal ini Pemerintah Kota (Pemkot) Malang harus segera mengupayakan pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan segera menindaklanjuti dengan menghilangkan program-program yang bisa menggerakkan UMKM.
“Dengan adanya efisiensi anggaran akan berdampak pada perputaran ekonomi, dan akan terjadi penurunan ekonomi karena konsumtif menurun,” jelasnya.
Untuk itu, lanjut Asmualik, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang harus bisa mengupayakan dan menggulingkan program-program yang bisa menggerakkan UMKM untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat Kota Malang.
“Jadi, Pemkot Malang harus bisa mengupayakan pertumbuhan UMKM di program pemerintah, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak sekolah, nah program itu (MBG) bisa dijadikan ladang baru untuk pertumbuhan UMKM lokal,” tegasnya.
Lebih lanjut, tambah Asmualik, kebijakan efisiensi anggaran ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi dan perputaran ekonomi masyarakat.
“Dengan adanya efisiensi anggaran, maka kita harus jeli mencari peluang untuk pertumbuhan UMKM, agar ada pertumbuhan perekonomian masyarakat,” tukasnya.
