Kabupaten Malang – Setelah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ProDesa, dan Pemerhati Tata Kelola Pemerintahan Malang Raya soroti penggunaan anggaran pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) IX Jawa Timur di Kabupaten Malang yang terkesan lamban.
Kini, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Zia’ul Haq juga menyoroti penggunaan anggaran pelaksanaan yang dinilai lamban dalam pencairan dana untuk cabang olahraga (cabor).
Menurut politikus dari Partai Gerindra ini, menyebutkan bahwa di balik semua keluhan itu, ada akar masalah yang tak bisa diabaikan, yakni kehati-hatian berlebih dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) akibat trauma masa lalu.
“Dispora masih menahan pencairan dengan alasan SPJ (Surat Pertanggungjawaban, red) dari Porprov sebelumnya banyak yang bermasalah. Akhirnya sekarang mereka memperketat prosedur. Tapi efeknya, pencairan jadi lambat, cabor yang dirugikan,” ucapnya, saat dikonfirmasi awak media, Jumat (20/6/2025).
Akibatnya, lanjut Zia, sejumlah cabor mulai gelisah karena dana yang telah dianggarkan belum juga cair secara optimal. Padahal, waktu menuju ajang multievent olahraga tingkat provinsi ini makin pendek.
“Sebenarnya, pada pelaksanaan Porprov sebelumnya, pemerintah daerah enggan mengucurkan dana dalam bentuk fresh money karena khawatir tak semua penerima bisa mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran sesuai aturan,” jelasnya.
Sejak itu, tambah Zia, Dispora menerapkan sistem pencairan bertahap berbasis proposal. Setiap cabor harus melalui proses panjang dalam pengajuan ke Dispora, diverifikasi, hingga munculnya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dari Badan Keuangan Daerah.
“Memang harus ada SPJ. Tapi jangan sampai karena ketakutan berlebihan, justru merugikan atlet yang sedang mempersiapkan diri,” terangnya.
Dispora bahkan meminta pelibatan pihak ketiga untuk memperkuat ketertiban administrasi dan menghindari potensi penyimpangan. Namun langkah itu, justru memperpanjang rantai birokrasi dan menambah beban cabor, terutama yang tidak memiliki tenaga administrasi memadai.
“Kalau semua diarahkan ke pihak ketiga, artinya cabor juga perlu anggaran tambahan lagi. Padahal mereka sudah kesulitan dari awal,” katanya.
Zia menyatakan bahwa DPRD sudah menyetujui tambahan anggaran untuk Porprov 2025 melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK).
Total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp 24 miliar. Rinciannya: Rp 7,3 miliar untuk bonus atlet dan pelatih, Rp 2,5 miliar hibah untuk KONI, Rp 3 miliar untuk program pelatihan atlet (Puslatkab), Rp 3,1 miliar pembangunan venue, Rp 1,2 miliar kirab api Porprov, Rp 2 miliar untuk penutupan, serta alokasi uang saku dan konsumsi atlet.
“Kita dari DPRD sudah support penuh. Tapi jangan sampai kesiapan anggaran ini tersendat hanya karena ketakutan membuat SPJ,” tegas Zia, yang juga menjabat Ketua Fraksi Gerindra.
Zia menegaskan, semangat menjadi tuan rumah seharusnya ditunjukkan dengan kelincahan eksekusi, bukan sekadar anggaran besar. Jika teknis birokrasi menjadi batu sandungan, maka target prestasi yang dicanangkan bisa meleset.
“Ini bukan soal angka miliaran rupiah, tapi soal komitmen memberi ruang bagi atlet untuk tumbuh dan berprestasi. Jangan biarkan mereka sibuk urus proposal, sementara lawan sudah berlatih,” pungkasnya.
