Kabupaten Malang – Mundurnya Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Nurman Ramdansyah dari jabatannya, membuat bermunculan makelar jabatan.
Pasalnya, para pelaku baik dari unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), partai politik (parpol), pengusaha hingga Anggota Dewan mulai gerilya untuk menawarkan jabatan Sekda kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang.
Tak tanggung-tanggung , makelar tersebut berani memberi jaminan bisa lolos untuk menduduki kursi Sekda yang mengalami kekosongan usai Nurman Ramdansyah mundur.
Bahkan, makelar itu mengaku sangat dekat dengan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Hj Khofifah Indar Parawansa, Bupati Malang HM Sanusi, hingga pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Selain itu, para makelar jabatan tersebut juga mengatakan bahwa tiga kunci sudah kami pegang. Sehingga mereka memastikan, jika ingin lolos sebagai Sekda Kabupaten Malang harus melalui mereka.
“Tidak hanya itu saja, mereka juga membuka tarif jika ingin lolos untuk menduduki kursi Sekda, harus bayar Rp 750 juta-Rp 1 miliar,” ungkap salah satu pejabat di lingkungan Pemkab Malang, yang tidak mau disebut namanya, saat dikonfirmasi awak media Kamis (22/5/2025).
Dia melanjutkan, ada lagi oknum salah satu Anggota LSM, juga menawarkan kepada kepada salah satu pimpinan Oraganisasi Perangkat Daerah (OPD), jika ingin lolos menjabat Sekda Kabupaten Malang, maka harus menyediakan uang sebesar Rp 500 juta. Mereka juga mengaku sangat dekat dengan Bupati Malang, yang katanya teman lama.
Sehingga apa yang dia minta pasti disetujui, dan para makelar jabatan itu, juga ada salah satu oknum Anggota DPRD Kabupaten Malang, yang akan memberikan jaminan kepada yang mencalonkan Sekda Kabupaten Malang, jika ikut bursa Sekda Kabupaten Malang, agar lolos menjabat Sekda harus ada dukungan politik yang kuat dari partai politik (Parpol), dan mereka sanggup menggalang parpol besar dan parpol penguasa.
“Saat ditanya harus menyediakan anggaran berapa agar lolos jabat Sekda?. Dia menjawab Rp 1,5-Rp 2 miliar. “Karena anggaran yang paling besar untuk menggalang partai besar. Selain itu, anggaran juga diperuntukkan pada Provinsi Jatim dan Kementerian Dalam Negeri (Kemedagri),” jelasnya.
Selain itu, lanjutnya, juga ada pengusaha yang selama ini sebagai rekanan Pemkab Malang, yang sanggup membantu untuk meloloskan sebagai Sekda Kabupaten Malang, dengan kompetensi jatah proyek. Sedangkan untuk proses pencalonan Sekda semua biaya akan dibantu mereka hingga ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
“Jadi makelar jawabatan itu, meminta uang agar bisa meloloskan hingga dilantik sebagai Sekda Kabupaten Malang, nilai yang diminta cukup beragam,” tegasnya.
Sebagai informasi, belakangan ini beredar kabar nama-nama Calon Sekda Kabupaten Malang, yakni Nurcahyo yang saat ini menjabat sebagai Kepala Inspektorat, Budiar Anwar sebagai Kapala Dinas (Kadis) Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya (DPKPCK), Avicenna Medisica Sani Putera sebaga Kadis Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (DPUSDA), dan Khairul Isnaidi Kusuma Kadis Pekerjaan Umum Bina Marga (DPUBM) Kabupaten Malang.
Sedangkan, sore ini (Kamis 22/5/2025), Pemkab Malang menggelar Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
Kegiatan pelantikan tersebut dijadwalkan akan dilakukan di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Jalan Agus Salim no 7 Kota Malang, yang dikabarkan Kepala Inspektorat Nurcahyo yang akan menjabat sebagai Penjabat (Pj) Sekda untuk mengisi kekosongan jabatan akibat mundurnya Nurman Ramdansyah dari Plh Sekda Kabupaten Malang.
