BONE–Salah satu penyuluh pertanian dari Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone, Taswin, SPt, meraih penghargaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) teladan. Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Penjabat (Pj.) Bupati Bone, Drs. H. Andi Islamuddin, MH, pada acara penganugerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan PNS Teladan yang digelar oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bone di Aula Lateya Riduni Kompleks Rumah Jabatan Bupati Bone, Kamis, 28 Desember 2023.
Taswin, SPt, yang menjabat sebagai penyuluh pertanian di Kecamatan Dua Boccoe, mengungkapkan kebahagiannya atas penghargaan yang diterimanya. Ia menyampaikan rasa syukur karena dedikasinya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam bidang pertanian mendapat apresiasi dari pemerintah Kabupaten Bone.
“Penghargaan ini bukan hanya untuk saya pribadi, tetapi juga untuk semua rekan-rekan penyuluh pertanian yang dengan penuh dedikasi telah berkontribusi dalam pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Bone,” ungkap Taswin, SPt.
Taswin, SPt, yang telah aktif sebagai penyuluh pertanian sejak tahun 2008, memulai tugasnya di Kecamatan Ponre sebelum akhirnya pindah ke Kecamatan Tanete Riattang Timur. Kini, beliau melanjutkan peran sebagai penyuluh pertanian di Kecamatan Dua Boccoe.
Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos, MM mengapresiasi dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan oleh Taswin, SPt, dalam mendukung pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Bone. Ia berharap bahwa penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh penyuluh di Kabupaten Bone untuk terus berprestasi dan memberikan yang terbaik dalam melaksanakan tugasnya.
Acara penganugerahan LHKPN dan PNS Teladan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Bone terhadap kinerja ASN yang telah menunjukkan integritas, dedikasi, dan keunggulan dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, acara ini juga menjadi momen penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas ASN dalam melaporkan harta kekayaan mereka sebagai bentuk dukungan terhadap pencegahan korupsi. (*)
