Surabaya – Sejumlah partisipan dan kader Partai Golkar Kota Malang menggelar aksi demonstrasi, lantaran diduga ada kejanggalan dalam proses pemilihan Ketua DPD Partai Golkar Kota Malang melalui Musyawarah Daerah (Musda).
Aksi demonstrasi dengan membentangkan berbagai banner tersebut dilakukan di Kantor DPD Partai Golkar Jawa Timur, Minggu (14/12/2025).
Bahkan, para kader menilai proses Musda yang tengah disiapkan sarat dengan persoalan serius, mulai dari tidak dilibatkannya kader secara struktural maupun kultural, tidak adanya sosialisasi resmi, hingga ketertutupan informasi terkait tahapan dan mekanisme Musda.
Kondisi ini dinilai bertentangan dengan prinsip demokrasi internal partai yang selama ini dijunjung oleh Partai Golkar.
Kejanggalan semakin mencuat ketika diketahui bahwa pelaksanaan Musda tidak digelar di Kota Malang, melainkan di Surabaya.
Hal tersebut memicu pertanyaan besar di kalangan kader, karena Musda seharusnya menjadi forum kedaulatan kader daerah yang dilaksanakan di wilayah kepengurusan yang bersangkutan.
Situasi ini menguatkan dugaan adanya pengondisian dan setingan oleh segelintir elit yang ingin mengamankan kepentingan tertentu.
Lebih memprihatinkan lagi, para kader menyuarakan adanya calon ketua yang dinilai bermasalah secara moral dan etika, namun justru mendapatkan dukungan dari elit tertentu, bahkan diduga dilindungi oleh struktur di tingkat atas.
Kondisi ini dianggap mencederai nilai-nilai dasar Partai Golkar, serta berpotensi merusak marwah dan kepercayaan publik terhadap partai.
Dalam aksi tersebut, para demonstran secara tegas menuntut penundaan Musda Partai Golkar Kota Malang yang dinilai tidak transparan, tidak demokratis, dan penuh intrik.
Mereka meminta DPD Partai Golkar Jawa Timur dan DPP Partai Golkar untuk bersikap objektif, membuka ruang partisipasi kader secara luas, serta memastikan Musda berjalan sesuai dengan aturan organisasi dan etika politik.
Para partisipan dan kader menegaskan bahwa aksi ini bukan bentuk pembangkangan terhadap partai, melainkan wujud kecintaan dan tanggung jawab moral untuk menyelamatkan Partai Golkar, khususnya di Kota Malang.
Mereka menyatakan akan terus bergerak, mengawal, dan memantau jalannya Musda, serta tidak akan tinggal diam terhadap proses yang berpotensi merusak soliditas dan masa depan Partai Golkar.
“Golkar adalah partai besar yang lahir dari nilai-nilai kedewasaan politik. Jika demokrasi internal dirusak oleh intrik elit dan praktik tidak bermoral, maka kader wajib bersuara,” tegas salah satu perwakilan aksi.
Aksi ini menjadi peringatan bahwa kader di daerah masih peduli terhadap integritas partai dan menolak segala bentuk manipulasi yang dapat mencederai demokrasi internal Partai Golkar.
