Kota Malang – Asosiasi Pengembangan Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mendorong percepatan realisasi program kredit perumahan nasional yang diluncurkan pemerintah.
Program ini dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat sektor properti sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat.
Ketua Umum DPP Apersi, Junaidi Abdillah, menyebutkan bahwa program ini merupakan salah satu upaya strategis dalam mendukung target pembangunan tiga juta unit rumah di seluruh Indonesia dengan mekanismenya Kredit Usaha Rakyat (KUR), namun difokuskan pada pembiayaan perumahan, baik di sisi suplai (pengembang) maupun demand (masyarakat pembeli rumah).
“Program ini tentunya perlu segera diserap oleh teman-teman pengembang industri pendukung seperti UMKM, mikro, kecil, dan menengah. Jadi bukan pengembang besar,” jelas Junaidi di Kota Malang, Jumat (17/10/2025).
Junaidi menyebut bahwa program tidak dikhususkan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), namun fokusnya pada pemberian kredit kepada pengembang kecil serta industri pendukung, karena program ini industri kecil bisa melakukan kredit sampai Rp 5 miliar, bahkan bisa berkembang menjadi Rp 20 miliar.
“Di sisi demand, masyarakat yang memiliki pekerjaan tetap dan ingin membeli rumah juga bisa mengakses kredit ini melalui skema CCDM. Melalui skema CCDM ini mereka bisa mendapatkan kredit hingga Rp. 500 juta,” katanya.
Junaidi mengungkapkan bahwa program ini untuk menggenjot program 3 juta rumah. Pemerintah mendukung agar produksi rumah lebih cepat, tepat dan mampu menunjang program nasional itu.
Program ini juga berbeda dengan bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
“Program ini menyentuh dua sisi, suplai dan demand. Untuk demand, masyarakat bisa mendapatkan kredit maksimal Rp. 500 juta, sedangkan FLPP hanya sekitar Rp. 100 juta,” tegasnya.
Junaidi menyebut total dana yang disiapkan untuk program kredit rumah ini mencapai Rp. 150 triliun. Ia menambahkan bahwa Demand yang dimaksud adalah masyarakat.
“Rinciannya sekitar Rp. 65 triliun untuk sisi suplai dan Rp.65 triilun untuk sisi demand,” pungkasnya
Sementara itu, Ketua DPD Apersi Jawa Timur, Makhrus Sholeh menyambut baik program Kredit Perumahan ini. Ia menyebut di tahun 2023 hingga 2024, Apersi menjadi asosiasi dengan tingkat penyerapan FLPP tertinggi di Indonesia.
“Dari sekitar 13 ribu unit rumah yang terealisasi di Jawa Timur, hampir 50 persennya dibangun oleh anggota Apersi. Dengan adanya program baru ini, kami optimis bisa meningkatkan capaian hingga 80 persen dan target tahun ini 20 ribu unit rumah,” tegas Makhrus.
Menurutnya, kenaikan plafon kredit dsri Rp. 500 juta menjadi Rp. 5 miliar memberikan angin segar bagi pengembang kecil dan menengah yang sebelumnya kesulitan mendapatkan pembiayaan karena bunga terlalu besar.
“Selama ini bunga kredit untuk pengembang sebesar 12 persen, cukup berat. Dengan program baru ini, peluang untuk membangun perumahan rakyat semakin besar dan geliat ekonomi lokal juga ikut bergerak,” ujarnya.
Makhrus menilai, dampak ekonomi program ini sangat luas karena sektor perumahan mrmiliki multiple effect besar terhadap lebih dari 150 industri pendukung, mulai dari bahan bangunan seperti pasir, batu bata, besi, kaca dan genteng.
“Kami sangat mengapresiasi langkah pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto yang sangat kreatif. Efeknya luar biasa, bukan hanya bagi pengembang, tapi juga bagi masyarakat dan industri kecil,” ucapnya.
Apersi juga mencatat beberapa kendala teknis di lapangan, terutama terkait kebijakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang baru digratiskan di sejumlah wilayah kecil.
“Baru sekitar tujuh kota dan kabupaten di Jawa Timur yang benar-benar proaktif dalam penerapan BPHTB dan PBG gratis,” pungkasnya
