BONE–Bawaslu Kabupaten Bone menggelar sosialisasi pengawasan pemilihan secara tatap muka dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Helios Hotel & Convention Bone Selasa, 8 Oktober 2024. Acara yang dimulai pukul 09.30 WITA ini dihadiri secara daring oleh Kepala BKN Regional IV Makassar, Bapak Andi Anto, S.Sos, M.H, M.AP. Dalam pesannya, ia menegaskan pentingnya menjaga netralitas ASN selama masa kampanye Pilkada.
Andi Anto menjelaskan bahwa tahapan kampanye saat ini merupakan masa-masa kritis bagi ASN di daerah. “Saya sebut masa-masa kritis karena saat ini merupakan momen di mana ASN harus menjaga netralitas dengan sangat ketat. Netralitas pada prinsipnya berarti tidak berpihak dan bebas dari pengaruh parsial. Jika ASN tidak netral, itu akan berdampak buruk pada pelayanan publik dan kinerja profesional mereka, yang pada akhirnya mengganggu kerja-kerja pemerintah baik di tingkat lokal maupun nasional,” ungkapnya. Ia menambahkan bahwa ketidaknetralan ASN merupakan pelanggaran undang-undang dan akan merugikan negara, pemerintah, serta masyarakat.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Bawaslu Bone, Alwi, menekankan pentingnya netralitas ASN, khususnya selama tahapan kampanye. Menurut Alwi, saat ini Bawaslu Bone tengah menangani beberapa dugaan pelanggaran netralitas ASN. “Beberapa kasus telah kami teruskan ke BKN, dan beberapa lagi sedang dalam proses penanganan,” jelasnya. Ia juga menegaskan bahwa Bawaslu Bone terus menyurati pimpinan daerah dan kecamatan beserta perangkatnya agar menjaga netralitas ASN selama masa kampanye.
Dalam sambutannya, Alwi juga menjelaskan peran Bawaslu yang tidak hanya menangani dugaan pelanggaran netralitas ASN, tetapi juga mengusut tindak pidana terkait. “Melalui upaya pencegahan ini, kami ingin memastikan bahwa ASN paham mengenai konsekuensi pelanggaran netralitas, serta memastikan integritas pemilihan umum terjaga,” tambah Alwi.
Giat sosialisasi ini dibuka secara resmi oleh Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Drs. Saiful Jihad, M.Ag. Sebelum membuka acara, Saiful mengingatkan pentingnya menjaga netralitas di masa-masa Pilkada. “Terdapat dua mekanisme dalam penanganan dugaan pelanggaran, yakni melalui laporan resmi yang dilengkapi dengan bukti dan saksi, serta informasi awal yang kemudian ditelusuri lebih lanjut oleh Bawaslu,” jelas Saiful. Ia juga menekankan peran aktif Bawaslu dalam menindaklanjuti pelanggaran, bukan hanya pasif menunggu laporan.
Selain para pemimpin daerah, acara ini dihadiri oleh Anggota Bawaslu Bone, Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas, Muhammad Aris, SE. Narasumber utama dalam sosialisasi ini adalah Prof. Dr. Nuzul, S.H., M.Hum., serta perwakilan dari BKN Regional IV Makassar. Peserta acara meliputi Camat, Lurah, dan Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone, yang semuanya diharapkan dapat menyampaikan pesan penting mengenai netralitas ASN kepada jajaran masing-masing.
Melalui kegiatan ini, Bawaslu Bone berkomitmen untuk terus mengawal netralitas ASN, memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan lancar, dan menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Kabupaten Bone. (*)
