BONE–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone baru saja menyelesaikan penyusunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), sebuah langkah penting dalam menjaga roda pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Penataan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam mengawal kebijakan pemerintah dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Dalam AKD ini, beberapa nama penting muncul sebagai pemegang posisi strategis. Badan Anggaran (Banggar) dipimpin oleh Andi Tenri Walinonong sebagai Ketua, dengan Wakil Ketua I Muh. Asrullah, Wakil Ketua II Khairul Amran, dan Wakil Ketua III Irwandi Burhan. Para anggota Banggar yang bertugas mendalami pembahasan anggaran daerah termasuk nama-nama seperti Andi Muh. Idris, Rismono Sarlim, dan H. Muslimin. Nama-nama lainnya yang mengisi keanggotaan adalah A. Muh. Salam, Zaenal, Yuyun Andriani, hingga Andi Purnamasari Amier, yang bersama-sama akan memperkuat pengawasan anggaran di Kabupaten Bone.
Selain itu, AKD juga mencakup empat komisi yang masing-masing fokus pada bidang yang berbeda. Komisi I, yang mengurusi pemerintahan dan hukum, dipimpin oleh Rismono Sarlim dari Partai Golkar, dengan Wakil Ketua A. Adil Fadli Lura dan Sekretaris Bustanil Arifin Amri. Di antara anggota lainnya, Andi Heriyanto Bausad, Andi Nurjaya, dan Hj. Adriani A. Page turut berkontribusi dalam menjalankan tugas komisi ini.
Komisi II, yang menangani perekonomian dan keuangan, diketuai oleh Andi Muh. Idris dari Partai Golkar. Posisi Wakil Ketua dijabat oleh Mulyadi, dengan Mulham Natsir sebagai Sekretaris. Beberapa anggota komisi ini termasuk Andi Boby Ishak, Abulkhaeri, dan Usman, yang bertugas mendalami isu-isu terkait perekonomian daerah.
Di Komisi III, yang bertanggung jawab atas pembangunan, Indra Jaya dari Partai Demokrat terpilih sebagai Ketua, didampingi oleh Andi Adhar sebagai Wakil Ketua dan Andi Muh. Yusuf Nuryawan sebagai Sekretaris. Anggota komisi ini antara lain A. Muh. Ridwan, H. Muslimin, dan Yuyun Andriani. Tugas mereka sangat penting dalam memastikan program pembangunan daerah berjalan sesuai rencana.
Komisi IV, yang fokus pada kesejahteraan masyarakat, dipimpin oleh A. Muh. Salam dari Partai NasDem, dengan Wakil Ketua Rangga Risaswara dan Sekretaris Andi Muh. Fadel Pratama Adhayaksa. Di antara anggota komisi ini, terdapat tokoh-tokoh seperti Andi Mappanyukki, Faisal, dan Sulfiana, yang bersama-sama akan memperjuangkan berbagai isu sosial di masyarakat.
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) juga memiliki peran vital dalam menghasilkan peraturan daerah yang bermanfaat bagi masyarakat. Badan ini dipimpin oleh Andi Purnamasari Amier dari Partai Gerindra, dengan Herman sebagai Wakil Ketua dan anggota yang mencakup berbagai latar belakang seperti Andi Herianto Bausad, Andi Maulana, Andi Adhar, Mulyadi, Andi Akhiruddin, H. A. Suaedi, Bustanil Arifin Amri dan Chaerul Anam
Terakhir, Badan Musyawarah (Bamus) yang berfungsi mengatur agenda DPRD, diketuai oleh Muh. Asrullah dari PKB. Struktur Bamus ini juga diperkuat oleh Khairul Amran sebagai Wakil Ketua serta beberapa anggota seperti Irwandi Burhan, Andi Boby Ishak, Andi Mappanyukki, Andi Heryanto Bausad, Abulkhaeri, Andi Maulana, Andi Nurjaya, Farel Adywansya, A. M. Alvin Perdana Putra, Herman, Usman, Andi Muh. Bahtiar, Indra Jaya, Seheruddin, Sulfiana, Andi Muh. Fadel Pratama Adhayaksa, Andi Muh. Yusuf Nuryawan, Andi Tenri Walinonong, B. HA. Alim Hasdin dan Muksim.
Dengan selesainya penyusunan AKD ini, DPRD Kabupaten Bone siap mengoptimalkan fungsinya sebagai lembaga legislatif yang mengedepankan prinsip demokrasi dan partisipasi masyarakat. AKD diharapkan mampu mengawal aspirasi rakyat Bone, menjamin penggunaan anggaran yang tepat sasaran, serta melahirkan kebijakan yang berkualitas bagi pembangunan daerah.
Para pemangku kepentingan di DPRD kini siap mengemban tugas berat ini, dengan penuh komitmen untuk memastikan Kabupaten Bone terus maju di bawah pengawasan dan kebijakan yang mereka ciptakan. (*)
