BELU,- Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melalui pengelola PLBN Motaain menggelar Forum Konsultasi Publik yang bertujuan mendiskusikan dan menyerap masukan terkait peningkatan kualitas pelayanan lintas batas negara di kawasan perbatasan Republik Indonesia – Republik Demokratik Timor Leste.
Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Lantai III PLBN Motaain, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Kamis, 23 Oktober 2025, sebagai bagian dari upaya memperkuat citra dan fungsi PLBN Motaain sebagai gerbang lintas batas sekaligus simbol kedaulatan dan pembangunan di wilayah perbatasan.
Forum ini menghadirkan sejumlah narasumber Dr. Fauzan (Akademisi Hubungan Internasional), Putu Agus Eka Putra (Kepala Imigrasi Kelas II TPI Atambua), Perwakilan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Atambua (melalui Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi), Maria Fatima Rika, S.STP (Kepala PLBN Motaain).
Di antara peserta, hadir instansi CIQ (Customs, Immigration, Quarantine, Security), pengelola PLBN di kawasan lain seperti PLBN Motamasin dan PLBN Wini, Pemerintah Daerah, unsur TNI dan Polri, serta tokoh masyarakat dan komunitas pelaku jasa informal (porter, rental, barcoder, broker) yang aktif di kawasan lintas batas.
Kepala PLBN Motaain, Maria Fatima Rika, menegaskan bahwa PLBN Motaain tidak sekadar menjadi jalur keluar-masuk lintas batas, tetapi juga wajah Indonesia di wilayah perbatasan.
Karena itu, kualitas pelayanan termasuk kecepatan, transparansi, akuntabilitas, dan bebas dari praktik liar menjadi hal yang sangat penting.
Rika mendorong penguatan sinergi antar-instansi CIQS agar pelayanan menjadi lebih efisien dan berbasis kepuasan masyarakat.
Kolaborasi lintas sektor diharapkan tak hanya menciptakan lingkungan pelayanan tertib dan profesional, tetapi juga mendorong tumbuhnya ekonomi masyarakat sekitar yang produktif dan berdaya saing.
Forum Konsultasi Publik ini diharapkan membuka ruang aspirasi, masukan, dan kritik konstruktif dari masyarakat dan pemangku kepentingan agar pelayanan publik di wilayah perbatasan menjadi lebih baik, adil, dan responsif.
