Kota Malang, ZonaNusantara – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang resmi memulai langkah strategis dalam digitalisasi penataan dan pengawasan aset daerah melalui penerapan aplikasi Elektronik Barang Milik Daerah (e-BMD).
Kebijakan ini diambil untuk membangun administrasi aset yang lebih tertib, menjamin validitas data, sekaligus mencegah potensi pemborosan anggaran daerah.
Untuk mempercepat implementasinya, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi Aplikasi e-BMD Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini, yakni pada 4–5 November 2026, dibuka secara resmi di Kota Malang, Rabu (4/11/2026).
Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Dandung Julhardjanto, menekankan pentingnya aplikasi e-BMD untuk mewujudkan tata kelola aset yang transparan dan akuntabel sejak tahap perencanaan hingga pelaporan.
Menurutnya, pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) harus didasari oleh analisis kebutuhan yang terukur, bukan sekadar keinginan belanja semata.
“Barang milik daerah ini bersumber dari anggaran pemerintah. Karena itu, sekecil apa pun harus dipertanggungjawabkan sejak tahap perencanaan. Tidak bisa tiba-tiba ingin membeli sesuatu tanpa analisis kebutuhan, jumlah, dan tingkat urgensinya,” tegas Dandung saat membuka acara.
Dandung juga menyoroti pentingnya penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang realistis dan selaras dengan target kinerja Perangkat Daerah (PD). Ia mengingatkan agar tidak ada lagi kasus penumpukan barang yang akhirnya tidak terpakai dan justru membebani anggaran daerah.
Aplikasi e-BMD merupakan sistem penatausahaan aset berbasis digital yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerja sama dengan Universitas Indonesia (UI).
Sistem baru ini secara bertahap menggantikan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) yang sebelumnya digunakan oleh Pemkot Malang.
Kepala BKAD Kota Malang, Baihaqi, menjelaskan bahwa migrasi ke sistem e-BMD menjadi momentum krusial untuk membenahi dan memvalidasi kualitas data aset di lapangan.
“Barang milik daerah menjadi tantangan di seluruh Indonesia. Perlu dilakukan validasi dan penelusuran antara data administrasi dengan fakta fisik di lapangan. Jika ditemukan ketidaksesuaian, harus segera dilakukan pencatatan ulang,” ujar Baihaqi.
Ia menambahkan, pengelolaan aset merupakan salah satu aspek penting yang mendapat sorotan serius dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Monitoring dan Evaluasi Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (Korsup KPK), khususnya terkait kesesuaian pengadaan barang dengan dokumen RKBMD.
Bimtek e-BMD ini diikuti oleh total 184 peserta yang berasal dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Malang.
Peserta terdiri atas 28 pejabat penatausahaan BMD, 28 pengurus barang, 118 pengurus barang pembantu, dan 10 operator.
Untuk pelaksanaan pelatihan dibagi ke dalam dua gelombang, gelombang pertama digelar pada 4 November 2026 yang diikuti oleh 99 peserta dari Sekretariat Daerah, jajaran Kecamatan dan Kelurahan, Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas, serta UPT Laboratorium Kesehatan.
Gelombang kedua pada 5 November 2026, diikuti oleh 85 peserta dari dinas/badan lainnya, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Satpol PP, serta Dinas Pendidikan beserta jajaran UPT SMP.
Kegiatan yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BKAD Kota Malang TA 2026 ini menghadirkan narasumber ahli dari Lembaga Pengkajian dan Penerapan Ilmu Administrasi (LPPIA) Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia bersama tim teknis BKAD Kota Malang.
Melalui pelaksanaan Bimtek ini, Pemkot Malang menargetkan penyusunan laporan BMD Tahun Anggaran 2026 dapat disajikan secara lebih transparan, akurat, dan akuntabel.
