Kota Malang – Perwakilan paguyuban Angkutan Kota (Angkot) Malang belum lama ini mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Setempat.
Kedatangan mereka bertujuan untuk wadul dan menolak adanya rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) yang akan memberlakukan trans Jatim di wilayah Kota Malang.
Rombongan paguyuban Angkot tersebut diterima langsung oleh Fraksi Nasdem-PSI DPRD Kota Malang.
Setelah mendengarkan unek-unek paguyuban Angkot tersebut, Fraksi Nasdem-PSI DPRD Kota Malang meminta agar persiapan terkait Trans Jatim dapat dimatangkan sebelum benar-benar diterapkan di Kota Malang.
Supaya, transportasi publik itu bisa benar-benar membawa dampak positif bagi semua masyarakat, tidak terkecuali bagi para pengemudi angkutan kota (angkot).
Untuk itu, Ketua Fraksi Nasdem-PSI DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi mengatakan, beberapa hari lalu, pihaknya mendengarkan keluh kesah para sopir Angkot, untuk itu diharapkan jika nantinya Trans Jatim resmi beroperasi di Kota Malang, angkot tetap bisa beroperasi, dan saling bersinergi dengan Trans Jatim.
“Informasi dari Dishub kan tidak ada penolakan dari para pengemudi angkot, ternyata kami baru saja menerima audiensi dari Forum Komunikasi Paguyuban Angkot Malang, ternyata masih ada penolakan,” ucapnya, saat ditemui awak media, Senin (15/9/2025).
Namun menurut Dito, penolakan yang disampaikan para pengemudi angkot masih bersifat luwes. Para pengemudi angkot meminta agar turut diajak berkomunikasi terkait beberapa hal yang berkaitan dengan beroperasinya Trans Jatim.
“Total ada 21 jalur, yang aktif 17, tapi yang hadir itu ketua dari 6 jalur. Mereka masih minta diajak komunikasi. Mereka belum (menerima) ada gambaran, baik soal skema, jalur dan lain sebagainya. Mereka minta ada kajian terkait trayek (Trans Jatim),” jelasnya.
Secara prinsip, Dito menyatakan dukungannya atas rencana beroperasinya Trans Jatim di Kota Malang. Namun, dirinya juga tak ingin bahwa progres positif terhadap transformasi angkutan publik di Kota Malang itu justru berdampak negatif bagi keberadaan angkot di Kota Malang.
“Kami mendukung Trans Jatim, tapi kami tak ingin itu berdampak negatif ke sopir angkot. Bagaimana pun masih ada sebagian masyarakat yang menggantungkan hidupnya dengan mengemudikan angkot,” terangnya.
Selain itu, Sekretaris Fraksi Nasdem-PSI, Donny Victorius menjelaskan, bahwa dirinya berharap beroperasinya Trans Jatim jangan disalahartikan untuk menggerus angkot, terlebih saat ini moda transportasi angkot juga telah mulai tergerus moda transportasi online.
“Karena mereka sudah tergerus tranportasi online. Kalau Trans Jatim kan bijakan pemda, tapi setidaknya angkot ini tetap terlibat,” tegasnya.
Terlebih, lanjut Donny, di beberapa daerah lain pun juga telah memanfaatkan angkot untuk mendukung keberadaan Trans Jatim. Di Surabya, angkot digunakan untuk pengumpan, di Jakarta skema serupa digunakan untuk mendukung Trans Jakarta.
“Di daerah lain angkot dilibatkan sebagai pengelola, feeder dan bagian dari feeder itu sendiri. Angkot dikonversikan menjadi feeder seperti Surabaya dan Jakarta,” ulasnya.
Bahkan, Donny menambahkan, patut untuk dipertimbangkan mengadopsi beroperasinya angkot sebagai angkutan gratis bagi anak sekolah seperti di Kota Batu, meskipun Kota Malang telah memiliki Bus Sekolah.
“Artinya antara Trans Jatim, angkot dan bus sekolah bisa saling berkolaborasi tidak justru saling mematikan atau membunuh perlahan,” pungkasnya.
