Kota Malang, ZonaNusantara – Paruh kedua tahun 2026 menjadi fase krusial yang memicu kekecewaan publik terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Malang.
Alih-alih menunjukkan progres nyata dari visi besar ‘Malang Mbois dan Berkelas’, roda pembangunan di lapangan justru dinilai berjalan di tempat dan menuai sorotan tajam dari berbagai elemen masyarakat.
Deretan program strategis yang digadang-gadang menjadi prioritas utama tahun ini, mulai dari penataan infrastruktur perkotaan, revitalisasi fasilitas publik, hingga penguatan ekonomi kreatif serta UMKM, tampak jalan di tempat tanpa kejelasan arah eksekusi.
Memasuki bulan Juli 2026, janji-janji pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah seolah hanya menjadi wacana di atas kertas.
Berdasarkan pemantauan di lapangan, proyek-proyek infrastruktur penting masih mangkrak dan belum menunjukkan tanda-tanda dimulai.
Ironisnya, program spesifik yang menjadi identitas visi kepala daerah, yakni pembangunan RT Mbois dan Berkelas, hingga detik ini juga sama sekali belum menampakkan wujud fisiknya.
Kondisi ini memantik kritik keras dari Pemerhati Tata Pemerintahan Malang Raya, Awangga Wisnuwardhana.
Pria yang akrab disapa Angga ini mempertanyakan efektivitas birokrasi Pemkot Malang yang dinilai lamban dan tidak responsif terhadap target pembangunan tahun anggaran berjalan.
“Pembangunan Kota Malang pada tahun 2026 berfokus pada visi Malang Mbois dan Berkelas, dengan prioritas utama pada penataan infrastruktur perkotaan, revitalisasi fasilitas publik, serta penguatan ekonomi kreatif dan UMKM. Akan tetapi fakta di lapangan, sampai dengan bulan Juli ini, pembangunan infrastruktur masih belum dimulai, dan juga pembangunan RT Mbois dan Berkelas juga belum nampak,” tegas Angga.
Lebih jauh, Angga melontarkan kritik tajam terhadap transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah.
Mandeknya berbagai kegiatan strategis di paruh pertama tahun ini memunculkan dua skenario buruk yang merugikan publik, antara anggaran APBD yang terkuras tanpa hasil jelas, atau membengkaknya angka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) akibat inefisiensi birokrasi.
“Yang jadi pertanyaan, apakah anggaran APBD telah habis, ataukah akan bakal ada SILPA yang besar, karena banyaknya kegiatan yang belum dimulai?,” ujarnya kritis.
Kelesuan eksekusi program ini dikhawatirkan tidak hanya mencederai janji pembangunan, tetapi juga menunjukkan lemahnya leadership dalam menggerakkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Jika Pemkot Malang tidak segera melakukan akselerasi dan perombakan total cara kerja birokrasi, visi ‘Malang Mbois dan Berkelas’ dikhawatirkan hanya akan berujung pada slogan kosong yang gagal mendongkrak kesejahteraan warga kota.
