BONE–Anggota Komisi IV DPR RI, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, MP, mengungkapkan kritik pedas terkait kebijakan pemerintah daerah yang memberikan ruang begitu besar untuk pengembangan supermarket di wilayahnya. Menurutnya, kebijakan ini telah menyebabkan munculnya tiga supermarket dalam satu kecamatan, dengan dampak yang minim terhadap pedagang lokal.
Dr. Andi Akmal Pasluddin menilai bahwa kebijakan tersebut tidak sejalan dengan semangat pemerintah daerah untuk berpihak pada rakyat. Ia menyatakan, “Habis warung-warung kecil, habislah warga kita. Kebijakan seperti ini seharusnya tetap mengedepankan produk lokal dan memberikan keberpihakan bagi masyarakat,” ungkapnya dalam acara bimbingan teknis Pengelolaan Sampah, Bahan Berbahaya, dan Beracun di Hotel Helios, Kamis, 23 November 2023.
Salah satu sorotan kritis dari Dr. Andi Akmal Pasluddin adalah bahwa semua barang yang dijual di supermarket-supermarket tersebut berasal dari luar daerah. Hal ini dinilainya sebagai suatu ironi, mengingat pemerintah daerah seharusnya memperhatikan keberlanjutan usaha pedagang lokal.
Lebih lanjut, anggota Komisi IV DPR RI menyoroti pentingnya mendukung produk daerah dan UMKM setempat. Ia menekankan bahwa kehadiran supermarket di suatu daerah seharusnya menjadi peluang untuk memasarkan produk lokal, bukan malah mematikan pelaku usaha kecil.
“Harusnya kehadiran supermarket di daerah ini mempromosikan brand dan produk UMKM daerah, sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih merata,” tegas Dr. Andi Akmal Pasluddin.
Anggota Komisi IV DPR RI ini juga menyerukan agar pemerintah daerah lebih memperhatikan keberpihakan bagi masyarakat dan mengkaji ulang kebijakan terkait pembangunan supermarket di wilayah tersebut. Ia berharap adanya langkah konkret untuk mendukung pedagang lokal dan masyarakat sekitar, sehingga kebijakan pembangunan ekonomi dapat berdampak positif bagi semua pihak. (*)
