BONE–Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan efisiensi penanganan sampah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Bahan Berbahaya, dan Beracun bekerja sama dengan anggota Komisi IV DPR RI Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, SP MM menyelenggarakan bimbingan teknis di Hotel Helios, Kamis, 23 November 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, SP, MM, yang merupakan Direktorat Pengurangan Sampah Komisi IV DPR RI, serta Tenaga Ahli anggota DPR RI Andi Haeril Adfa, SH.
Salah satu pembicara dalam acara tersebut adalah Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Bone, Dray Vibrianto, SIP, MSi. Dalam paparannya, Dray menyampaikan bahwa meski sampah terlihat sepele, penanganannya menjadi masalah serius jika tidak dikelola dengan baik. Ia menyoroti urgensi penanganan sampah saat ini, di mana pertumbuhan penduduk dan gaya hidup modern tidak sebanding dengan sarana pengelolaan sampah yang tersedia.
Dray mengungkapkan bahwa saat ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) hanya mampu melayani 3 kecamatan, sementara terdapat 27 kecamatan di Kabupaten Bone. Jika seluruh kecamatan harus diurus, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan habis digunakan untuk sampah saja. “Bisa dibayangkan, dengan jumlah penduduk 150 ribu jiwa di kota Watampone, kami hanya memiliki 14 unit pengangkut sampah, sedangkan volume sampah minimal 60 ton harus diangkut setiap harinya,” ungkap Dray.
Menyoroti permasalahan ini, Dray menegaskan bahwa selama ini penanganan sampah hanya sebatas pengangkutan dan pembuangan, tanpa upaya serius dalam pengelolaan. Beban sampah dari kota dialihkan kepada masyarakat Desa Passippo, menciptakan ketidaksetaraan antara pusat dan daerah.
Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, Dray mengajak untuk mengadopsi model pengurangan sampah, seperti yang telah dilakukan oleh Korpri dengan mendirikan Bank Sampah di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah ini berhasil mengurangi volume sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) secara signifikan.
Pentingnya penanganan sampah makanan juga menjadi perhatian serius Kadis Lingkungan Hidup. Dray mengingatkan bahwa sampah makanan mengandung gas tinggi dan menjadi “bom waktu.” Oleh karena itu, upaya harus difokuskan pada pengurangan sampah makanan yang dibuang.
Selain itu, Dray juga memaparkan bahwa pihaknya tengah mengupayakan pemanfaatan gas metan dari sampah untuk melayani masyarakat Desa Passippo sebagai bentuk kompensasi.
Bimbingan teknis ini diharapkan dapat menjadi tonggak penting dalam meningkatkan kesadaran dan efektivitas penanganan sampah di Kabupaten Bone, membangun kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan.
Anggota Komisi IV DPR RI, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, MP, menyoroti masalah serius yang dihadapi oleh daerah terkait sampah dan mendesak peningkatan anggaran pengolahan sampah sebagai solusi. Politisi partai PKS ini menjelaskan urgensi alokasi dana khusus untuk menangani permasalahan sampah yang semakin membesar.
Menurut Dr. Andi Akmal, masalah sampah bukan hanya menjadi kekhawatiran Bone, tetapi juga merambah ke seluruh daerah. “Sampah kini menjadi masalah besar dan harus diatasi dengan serius. Oleh karena itu, diperlukan dorongan anggaran pengolahan sampah,” ujarnya.
Dalam upayanya untuk mengatasi keterbatasan anggaran APBD, Dr. Andi Akmal telah berbicara dengan Menteri terkait, meminta adanya alokasi dana khusus untuk penanganan sampah. “Keterbatasan anggaran APBD tidak boleh menjadi hambatan untuk menangani masalah lingkungan ini. Kita perlu anggaran khusus untuk pengolahan sampah,” katanya dengan tegas.
Lebih lanjut, anggota Komisi IV DPR RI ini juga mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LKH) RI untuk mengadopsi teknologi pengolahan sampah modern. “Pengolahan sampah harus dilakukan secara modern agar efektif dan ramah lingkungan. Ini bukan hanya kebutuhan Bone, tetapi seluruh Indonesia,” tambahnya.
Dr. Andi Akmal juga mengungkapkan dukungannya terhadap kompensasi bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA). “Kita perlu memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak langsung oleh keberadaan TPA. Ini adalah bentuk keadilan sosial dan dukungan terhadap mereka yang terlibat,” ujarnya.
Meskipun menekankan peran pemerintah pusat, Dr. Andi Akmal juga menegaskan pentingnya peran Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menangani masalah sampah. “Saya berharap Pemda juga turut peduli dan berkontribusi dalam upaya penanganan sampah di daerah masing-masing,” katanya.
Selain fokus pada pengolahan sampah, Dr. Andi Akmal telah aktif memberikan bantuan kepada daerahnya. “Selain bantuan persampahan, kami juga telah menyediakan bantuan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Beberapa titik di Bone sudah mendapatkan bantuan dari kami,” ungkapnya.
Pernyataan terakhir Dr. Andi Akmal Pasluddin mengindikasikan komitmen yang kuat untuk terus mendorong perhatian khusus terhadap penanganan sampah di tingkat banggar. “Saran dan masukan yang kami berikan akan terus kami dorong di banggar agar mendapatkan perhatian yang lebih serius. Semoga langkah-langkah ini akan membawa perubahan positif untuk lingkungan kita,” pungkasnya. (*)
