Sleman, 1 Agustus 2025 – Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) melalui Direktorat Surat Utang Negara (SUN) berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan kegiatan Edukasi dan Sosialisasi Peran Pembiayaan APBN dan Literasi Investasi SBN Ritel.
Acara ini dilaksanakan di Aula Yudistira Lantai 7, Gedung Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta dan diikuti oleh perwakilan dari berbagai institusi keuangan.
Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta, Erna Sulistyowati, membuka acara dengan menyampaikan welcoming speech mengenai perkembangan pelaksanaan APBN 2025. Erna menekankan pentingnya pengetahuan tentang peran pembiayaan APBN dan manfaat investasi di SBN untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional.
Analis Keuangan Negara Ahli Madya Direktorat SUN, Chandra A.S. Wibowo, menyampaikan keynote speech yang menekankan pentingnya peran APBN dalam mencapai tujuan pembangunan. Chandra menjelaskan bahwa pembiayaan utang dilakukan secara hati-hati, fleksibel, dan oportunistik namun tetap terukur.
Sesi pemaparan materi dipandu oleh Analis Keuangan Negara Ahli Muda Direktorat SUN, Rena Mustika Tresna. Materi disampaikan oleh Kepala Seksi Program dan Sistem Kerja Direktorat SUN, Yoesman A. Setyawan, yang memaparkan mengenai perencanaan keuangan dan investasi. Yoesman menjelaskan proses perencanaan keuangan dan pengelolaan keuangan yang baik, serta bagaimana memilih instrumen investasi yang tepat.
Yoesman juga mengulas tentang SBR014, salah satu seri SBN ritel yang tengah dalam periode masa penawaran. SBR014 dapat digunakan sebagai salah satu pilihan investasi yang aman, mudah, dan menguntungkan.
Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai peran Pembiayaan APBN dan literasi investasi SBN ritel, khususnya SBR014 di Yogyakarta dan sekitarnya. Selain itu, kegiatan ini juga mengajak seluruh peserta untuk berperan dalam investasi guna mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.
Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Direktorat Surat Utang Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
