BONE–Pemerintah Kabupaten Bone, melalui Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, menggelar Rapat Orientasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Bone untuk tahun 2023. Acara berlangsung di Aula Masjid Al Markas pada Jumat, 5 Januari 2024.
Kepala Tata Pemerintahan Kabupaten Bone, Muh. Zuhdi, SSTP, MSi, dalam sambutannya menjelaskan bahwa orientasi ini menjadi langkah awal dalam menyusun dokumen-dokumen penting tersebut. “Orientasi penyusunan LPPD, LKPJ, dan RLPPD ini merupakan kegiatan rutin yang menjadi kewajiban pemerintah daerah Kabupaten Bone. Kami berkomitmen untuk menyelesaikan tugas ini dengan baik,” ungkap Muh. Zuhdi.
Beliau menekankan pentingnya kolaborasi dalam menyusun laporan-laporan tersebut. “Mari berkolaborasi untuk mampu menyusun apa yang menjadi kewajiban. Rapor penyelenggaran urusan pemerintah tahun 2022 menempatkan Kabupaten Bone pada peringkat ke-4 dari 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan dengan nilai 2,94, meraih predikat tinggi,” tambahnya.
Pj. Bupati Bone, Drs. H. Andi Islamuddin, MH, mengungkapkan pentingnya sinergitas dan kolaborasi dalam menjalankan kegiatan pemerintahan yang diatur oleh regulasi. Dalam sebuah pernyataan, Pj. Bupati Bone mengungkapkan bahwa ada tanggung jawab yang harus dilaksanakan dalam waktu tiga bulan, dan untuk itu diperlukan kerjasama semua pihak.
“Penting bagi kita untuk memahami bahwa kegiatan yang kita lakukan diikat oleh regulasi. Oleh karena itu, ada hal-hal yang menjadi kewajiban kita untuk dikerjakan. Sinergitas dan kolaborasi adalah kunci untuk menyelesaikan tugas ini dengan baik,” ujar Pj. Bupati Bone.
Dalam konteks pelaksanaan tugas, Andi Islamuddin menekankan pentingnya peran perangkat daerah dan pengiriman data yang diminta ke Tim Administrasi Tata Pemerintah (Tapem). Data ini, setelah direkab, akan dikirim ke Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) namun terlebih dahulu dilakukan review oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (APIP) sebelum disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
“Saya mengharapkan APIP untuk teliti apakah data yang telah disampaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebelum dilakukan review. Ini penting agar segala upaya yang kita lakukan mendapatkan validasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tambahnya.
Meski Kabupaten Bone telah menempati posisi keempat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Pj. Bupati Bone mengungkapkan optimisme untuk meningkatkan prestasi. Ia menilai bahwa, jika dilihat dari Sumber Daya Manusia (SDM), Bone setidaknya seharusnya berada di posisi kedua atau bahkan pertama.
“Walaupun kita sudah baik dalam LPPD, namun jika kita perhatikan dari sisi SDM, saya yakin Bone bisa berada di posisi lebih baik, setidaknya di posisi kedua atau pertama. Oleh karena itu, kita perlu terus memonitor kinerja para bawahan yang telah diberikan tanggung jawab,” tutur Pj. Bupati Bone.
Pernyataan ini mencerminkan komitmen Pj. Bupati Bone dalam meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui sinergitas, kolaborasi, dan pemantauan secara aktif terhadap pelaksanaan tugas di tingkat OPD. (*)
