Kota Malang, ZonaNusantara – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang menegaskan komitmennya untuk memfasilitasi dialog lintas pihak guna menyelesaikan polemik penolakan pembangunan jalan tembus di Perumahan Griyashanta, RW 12.
Langkah ini diambil menyusul aduan sejumlah warga yang mendatangi gedung dewan untuk menyampaikan penolakan terhadap proyek tersebut.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi, menyatakan bahwa persoalan akses jalan ini cukup kompleks karena melibatkan banyak pihak berkepentingan.
“Polemik ini sangat kompleks, maka perlu ada pertemuan lanjutan dengan entitas-entitas di daerah itu,” ucap Dito, Selasa (1/9/2026).
Oleh karena itu, lanjut Dito, pihaknya berencana mempertemukan seluruh elemen terkait, mulai dari perangkat daerah (OPD) Pemkot Malang, warga, pemilik lahan, pengembang, Universitas Brawijaya (UB), SMPN 18, hingga pengurus lingkungan RW setempat.
“Polemik ini menimbulkan dinamika, yang menunjukkan adanya perbedaan pandangan di internal warga,” jelasnya.
Terlebih, tambah Dito, dalam polemik itu, tidak seluruh warga RW 12 menolak rencana tersebut, bahkan sebagian warga dan sejumlah ketua RT justru menyatakan mendukung atau tidak mempermasalahkan adanya jalan tembus.
“Kalau dilihat kebelakang, polemik ini memiliki catatan historis yang menunjukkan bahwa masalah akses ini bukan hal baru, di mana Universitas Brawijaya sebelumnya pernah berupaya membuka akses ke lahannya dengan membeli beberapa rumah, namun tetap menemui penolakan dari warga,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono, menyoroti bahwa persoalan ini berkaitan dengan kawasan seluas sekitar 12 hektare yang secara tata ruang diperuntukkan sebagai permukiman, namun memiliki keterbatasan akses.
“Kami mengingatkan kepada pemerintah untuk tidak mengabaikan hak pemilik lahan maupun aspirasi warga, serta menghindari pendekatan represif yang berpotensi memicu gesekan di tengah masyarakat,” pinta Trio.
Dengan begitu, pihak legislatif kini mendorong penyelesaian melalui komunikasi yang partisipatif dan transparan.
DPRD berharap solusi terbaik dapat segera ditemukan untuk mengakomodasi kepentingan semua pihak tanpa memperuncing konflik di kawasan tersebut.
