Kabupaten Malang, ZonaNusantara – Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang tengah menjadi sorotan tajam publik.
Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang yang mengalokasikan dana fantastis untuk pengadaan kendaraan dinas pimpinan daerah dinilai mencederai skala prioritas pembangunan, terutama saat dunia olahraga tengah membutuhkan dukungan finansial.
Sorotan ini mencuat setelah diketahui bahwa Pemkab Malang menganggarkan Rp 5 miliar untuk pengadaan mobil dinas bagi Bupati dan Wakil Bupati.
Di sisi lain, dana pembinaan atlet melalui Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Malang hanya disetujui sebesar Rp 1,4 miliar.
Ketimpangan nilai antara fasilitas pejabat dan pembinaan sumber daya manusia (SDM) di bidang olahraga ini memicu kritik keras dari berbagai pihak.
Pengamat kebijakan publik dan pemerhati olahraga, Nugroho, menyebut alokasi tersebut sebagai bentuk ketidakadilan dalam prioritas anggaran.
Nugroho merinci bahwa alokasi dana Rp 1,4 miliar untuk KONI sangat jauh dari kata ideal. Menurutnya, besaran anggaran tersebut kemungkinan besar akan habis terserap untuk biaya operasional rutin.
“Sangat ironis ketika mobilitas pejabat difasilitasi dengan kemewahan miliaran rupiah. Sementara, ratusan atlet yang berjuang membawa nama daerah harus gigit jari dengan anggaran yang sangat minim,” ujar Nugroho dalam keterangannya, Jumat (10/7/2026).
Situasi ini semakin diperparah dengan adanya pemotongan anggaran sebesar Rp 300 juta yang dialokasikan khusus untuk Askab PSSI.
Artinya, dana riil yang diterima KONI untuk membina cabang olahraga lainnya di luar sepak bola hanya tersisa Rp 1,1 miliar.
Minimnya ketersediaan dana ini dikhawatirkan akan berdampak langsung pada performa atlet daerah.
Terlebih, Kabupaten Malang memiliki tantangan besar dalam waktu dekat, yakni persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) X Jatim 2027.
Sebagai catatan, pada Porprov IX Jatim 2025 lalu, Kabupaten Malang berhasil menembus jajaran empat besar.
Namun, Nugroho menilai minimnya anggaran saat ini berpotensi menghambat potensi atlet untuk mengulang atau melampaui prestasi tersebut.
“Ini bukti bahwa Pemkab Malang kurang serius dalam meningkatkan prestasi olahraga. Jika atlet Kabupaten Malang meraih prestasi, tentunya akan membawa nama baik yang tidak hanya bagi Kabupaten Malang saja, namun juga marwah Bupati Malang,” tegasnya.
Meskipun pengadaan mobil dinas tersebut secara administratif diakui telah sesuai dengan regulasi dan mekanisme penganggaran yang berlaku, pengamat menilai pemerintah daerah tetap perlu mengedepankan aspek keadilan dan citra daerah di mata masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Malang belum memberikan pernyataan resmi terkait kritik masyarakat mengenai perbandingan alokasi anggaran antara fasilitas pejabat dan dana pembinaan olahraga tersebut.
